Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam) Jayanti berjalan lamban. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang Muslik mengatakan, berkas laporan dari masyarakat terkait dugaan pemerasan masih kekurangan berkas.
Hampir semua peserta pemilu melanggar aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK). Ini terjadi karena, sanksinya ringan. Karena hanya pelanggaran administrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten dibikin repot.
Masih banyak alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan masih terpampang di jalan-jalan protokol. Terutama APK berbayar bergambar pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden berukuran besar, berupa bilboard.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Rajeg kembali melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di jalan protokol kecamatan setempat, Rabu (10/1). Dalam kegiatan tersebut, seluruh jenis alat APK ditertibkan petugas, terkecuali APK bergambar salah satu Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang terpasang pada billboard di Jalan Raya Tanjakan-Rajeg.
Oknum Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Jayanti, dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pemerasan terhadap salah satu calon legislatif (caleg). Oknum Panwascam tersebut meminta uang Rp 20 juta kepada caleg Demokrat Kabupaten Tangerang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten telah menyiapkan dana sekitar Rp33 miliar lebih. Dana tersebut disiapkan untuk honor Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebanyak 33.324 orang yang tersebar di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, dalam rangka suksesi Pemilu 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, memperpanjang pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sampai 8 Januari 2024.
Pada 2 sampai 6 Januari 2024 kemarin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel telah membuka pendaftaran pengawas tempat pemunggutan suara (TPS). Namun, tenaga pengawas ini kurang peminat. Sehingga, jumlah pengawas tak sampai dengan yang dibutuhkan.
Sanksi skorsing 7 hari terhadap calon legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Banten III Zulfikar dinilai tak logis. Penilaian itu dilayangkan aktivis Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Ahmad Suhud. Ia mengatakan sanksi pengurangan masa kampanye 7 hari di Sukamulya untuk Zulfikar yang dijatuhkan Bawaslu Kabupaten Tangerang, tak masuk akal.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
