TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Penyempitan badan sungai dan sedimentasi parah menjadi persoalan utama yang ditemukan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau aliran Kali Angke, Jumat (30/10). Kondisi tersebut dinilai mengurangi kapasitas tampung sungai sehingga berpotensi memperparah banjir di wilayah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Jakarta.
Temuan itu didapat setelah Dody bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Wali Kota Tangerang Sachrudin melakukan susur sungai menggunakan perahu karet. Rombongan menyusuri aliran sepanjang kurang lebih 3,5 kilometer, mulai dari kawasan Perumahan Ciledug Indah 2 hingga Bendung Polor, Cipondoh.
Dalam peninjauan tersebut, Dody melihat langsung sejumlah titik yang mengalami pendangkalan dan penyempitan. Menurutnya, penanganan Kali Angke tidak cukup hanya melalui pengerukan sedimentasi, tetapi juga harus dibarengi dengan mengembalikan lebar sungai sesuai kapasitas semula.
“Jadi ada dua hal di sungai ini. Pertama, pendangkalan yang mesti kita perdalam atau normalisasi. Kemudian yang kedua, penyempitannya juga mesti kita perlebar. Kita kembalikan kepada kapasitas semulanya,” ujar Dody.
Ia menilai kondisi penyempitan tersebut sudah cukup parah dan harus segera ditangani. Sebab, apabila dibiarkan, badan sungai akan semakin menyempit sehingga kemampuan mengalirkan debit air menjadi semakin terbatas.
Dody mengungkapkan, pekerjaan normalisasi sebenarnya sudah mulai berjalan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan langsung, penanganan yang sebelumnya direncanakan ternyata belum sepenuhnya memasukkan persoalan penyempitan badan sungai.
“Tadi sudah saya instruksikan, penyempitannya juga tolong di-handle. Tidak bisa hanya normalisasi di pendalaman saja, tetapi penyempitannya juga mesti kita bereskan,” tegasnya.
Selain persoalan sungai, Menteri PU juga menyoroti Bendung Polor yang merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda. Infrastruktur tersebut diduga memiliki struktur di bagian bawah yang memengaruhi arah aliran air. Terlebih, kawasan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk irigasi persawahan kini telah berubah menjadi kawasan permukiman.
Dody menyebut, keberadaan struktur tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena belum ditemukan gambar teknis atau blueprint bangunan bendung. Salah satu opsi penanganan yang disiapkan adalah pembongkaran bagian tertentu setelah dilakukan kajian teknis.
Namun, proses tersebut harus mempertimbangkan akses masyarakat. Untuk itu, Kementerian PU mengusulkan pemasangan jembatan Bailey sebagai akses sementara sebelum pembongkaran dilakukan. Penentuan lokasi pemasangannya akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Jakarta Barat.
“Setelah jembatan Bailey kita pasang, baru kita akan bongkar ini. Jalan ini esensial bagi warga, jadi tidak mungkin kita membongkar jembatan tanpa menyiapkan akses pengganti,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, persoalan Kali Angke membutuhkan penanganan lintas wilayah karena dampaknya dirasakan masyarakat di beberapa daerah. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci untuk mengurai persoalan banjir.
Andra menjelaskan, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan pembebasan lahan sekitar 600 meter untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Selanjutnya, pekerjaan fisik akan dilakukan secara bertahap oleh Kementerian PU.
“Permasalahan di Kali Angke ini memengaruhi banjir di Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan wilayah Jakarta. Ini harus ada penanganan bersama sehingga permasalahannya bisa kita urai satu per satu,” ungkap Andra.
Ia juga meminta masyarakat turut menjaga kebersihan sungai. Sebab, dalam penyusuran tersebut rombongan masih menemukan sejumlah barang berukuran besar, seperti kasur dan bekas lemari, yang dibuang ke aliran sungai.
“Kami meminta masyarakat untuk sama-sama menjaga sungai ini. Sungai harus menjadi sahabat kita. Kalau sungai tidak terawat dan tidak terjaga, air yang melimpah bisa menjadi musuh kita,” katanya.
Di lokasi yang sama, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten untuk mempercepat penanganan titik-titik rawan banjir di sepanjang Kali Angke.
Menurutnya, salah satu kendala pembangunan turap atau sheet pile adalah pembebasan lahan. Sejumlah bidang tanah masih dalam proses penyelesaian, termasuk karena pemiliknya sulit ditemukan.
“Memang pertama pembebasan tanah ini yang kita dahulukan. Ada beberapa yang masih kita lakukan, tetapi terkadang pemiliknya sulit dicari dan lain sebagainya,” ujar Sachrudin.
Sachrudin menambahkan, penanganan banjir melalui pembangunan turap di sejumlah titik mulai menunjukkan hasil. Salah satunya di kawasan Pondok Bahar, yang sebelumnya kerap mengalami banjir.
Ia menyebut masyarakat setempat telah menyampaikan apresiasi setelah pembangunan turap dilakukan karena kawasan tersebut tidak lagi mengalami banjir seperti sebelumnya. Meski demikian, penanganan Kali Angke secara keseluruhan masih membutuhkan pekerjaan lanjutan.
“Di Pondok Bahar, masyarakat sudah menyampaikan terima kasih. Setelah dipasang turap, daerah itu tidak banjir lagi. Tetapi memang belum menyeluruh,” pungkasnya. (*)
