TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Banjir yang berulang setiap tahun di sejumlah wilayah Kota Tangerang kembali menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah. Pendangkalan dan penyempitan aliran Kali Angke disorot sebagai persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan nyata, bukan sekadar peninjauan di lapangan.
Persoalan tersebut mengemuka saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Wali Kota Tangerang Sachrudin menyusuri Kali Angke, Jumat 30 Oktober 2026 petang WIB.
Peninjauan itu menjadi momentum untuk membuka kembali persoalan banjir yang selama ini menghantui masyarakat di sepanjang aliran sungai. Normalisasi dan pelebaran sungai dinilai menjadi langkah penting untuk mengembalikan kapasitas tampung air sekaligus mengurangi risiko banjir yang terus berulang.
Menggunakan perahu karet, rombongan menyusuri aliran Kali Angke sejauh kurang lebih 3,5 kilometer, mulai dari kawasan Perumahan Ciledug Indah 2 hingga Bendung Polor, Cipondoh.
Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah titik yang perlu mendapat perhatian serius. Dua persoalan utama yang disorot adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi serta penyempitan alur yang menghambat kapasitas aliran air.
Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah, mengingat Kali Angke merupakan salah satu kawasan yang berkaitan dengan persoalan banjir di Kota Tangerang dan wilayah sekitarnya.
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, peninjauan langsung bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten diperlukan untuk menyamakan persepsi sekaligus mendorong penanganan yang lebih terarah.
Menurutnya, terdapat lebih dari tujuh titik di sepanjang Kali Angke yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian banjir.
“Terima kasih kepada Menteri PU dan Gubernur Banten beserta jajaran yang telah turun langsung ke Kali Angke. Ini pertama kalinya Pak Menteri melakukan susur sungai. Aliran Kali Angke ini merupakan salah satu kawasan rawan banjir, dengan lebih dari tujuh titik yang perlu mendapat perhatian,” ujar Sachrudin.
Ia berharap, kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mempercepat penyelesaian persoalan banjir yang berdampak terhadap masyarakat.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, terdapat dua persoalan utama yang harus segera ditangani, yakni pendangkalan dan penyempitan sungai.
Menurutnya, pendangkalan harus diatasi melalui normalisasi, sedangkan bagian sungai yang mengalami penyempitan perlu diperlebar agar kapasitas aliran air kembali optimal.
“Jadi ada dua hal, satu pendangkalan, kita mesti normalisasi. Kemudian penyempitannya mesti diperlebar, menurut saya lumayan parah. Kita sedang kerjakan dan sudah saya instruksikan dua hal itu, supaya sungai ini dikembalikan kepada kapasitas semulanya. Untuk titik paling utama menurut saya di sini, Bendung Polor,” tegas Dody.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penanganan Kali Angke membutuhkan langkah teknis yang lebih konkret. Namun, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar instruksi dan rencana. Pelaksanaan pekerjaan, kejelasan tahapan, serta percepatan penanganan di titik rawan menjadi hal penting agar upaya pengendalian banjir benar-benar dirasakan warga.
Pasalnya, banjir yang berulang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil, merusak lingkungan permukiman, dan menghambat kegiatan ekonomi warga.
Disisi lain, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, penanganan Kali Angke tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu pemerintah daerah. Aliran sungai tersebut berdampak terhadap sejumlah wilayah, mulai dari Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Jakarta.
Karena itu, koordinasi lintas wilayah dan dukungan pemerintah pusat menjadi kunci agar penanganan sungai berjalan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Yang paling penting saat ini ialah kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, karena satu aliran melibatkan dua provinsi. Masalah Sungai Angke ini memengaruhi banjir di Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan wilayah Jakarta. Ini perlu penanganan bersama, sehingga permasalahan bisa kita urai dan insya Allah dampak banjir bisa berkurang serta kerugian yang ditanggung masyarakat setiap tahunnya bisa teratasi,” tutur Andra Soni.
Persoalan Kali Angke kini menjadi pengingat bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan ketika air meluap dan permukiman terendam. Pembenahan sungai harus menjadi agenda berkelanjutan melalui normalisasi, pelebaran alur di titik kritis, serta koordinasi lintas pemerintahan yang terukur.
Masyarakat tentu berharap peninjauan bersama Menteri PU ini tidak berhenti sebagai catatan lapangan. Langkah konkret, target pelaksanaan yang jelas, dan pengawasan berkelanjutan dibutuhkan agar banjir tahunan tidak terus menjadi ancaman yang harus ditanggung warga setiap kali hujan deras melanda. (*)
