SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, berencana bakal melakukan normalisasi sungai untuk antisipasi dampak banjir akibat luapan sungai.
Rencana ini akan dikerjasamakan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung Cidurian dan Cidanau (BBWSC3) sebagai pemegang wilayah, supaya normalisasi sungai dapat terealisasi untuk menghadapi musim penghujan.
Kepala BPBD Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan, biasa banjir yang melanda wilayah Kabupaten Serang pada musim penghujan, salah satunya diakibatkan adanya pendangkalan sungai yang membuat airnya meluap ke permukiman warga.
Untuk mengantisipasinya pihaknya akan lakukan kerjasama dengan BBWSC3, agar bersama-sama melakukan normalisasi sungai supaya tidak ada pendangkalan.
“Kita akan kerjasama dengan BBWSC3 untuk lakukan normalisasi sungai, karena sungai di kita ini airnya kiriman dari Bogor maupun Lebak, kalau disana hujan deras turun ke Kabupaten Serang. Ketika air banyak tapi disini dangkal sungainya, otomatis airnya meluap ke permukiman warga maka perlu ada normalisasi akan kita upayakan,” katanya kepada wartawan, Senin 26 Oktober 2026.
Ajat mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembahasan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), yang nantinya menjadi master plan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Serang.
Karena ketika dirinya masuk ke BPBD Kabupaten Serang, ternyata dokumen penanggulangan bencana daerah ini belum tersedia bahkan untuk dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) juga belum tersedia.
“Jadi KRB nya sedang berjalan 2025, dokumen KRB itu jadi dasar RPBD, dari RPBD itu baru ke rencana kontijensi yang dibuat per bencana. Kalau dokumen ini sudah ada, dalam penanggulangan bencana bisa lebih terarah dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dikatakan Ajat, Kabupaten Serang memiliki 12 jenis bencana dan satu diantaranya merupakan bencana multi hajar yang artinya satu wilayah itu mempunyai beberapa bencana atau lebih dari satu bencana.
Maka dari itu perlu memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan, sebab kalau bencananya itu tidak bisa dihalangi namun harus terus mengurangi semaksimal mungkin dampak dari bencananya.
“Di antaranya kelompok warga rentan, terus aset daerah serta ketenangan masyarakat dengan kita memberikan edukasi sosialisasi kebencanaan. Maka dari itu saya penekanannya di sini, saya harus menyelesaikan dokumen kebencanaan nya Sebagai road map kami untuk penanggulangan bencana,” ucapnya.
Sedangkan untuk Sarana Prasarana atau Sarpras di BPBD, Ajat mengaku, masih keterbatasan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan bersama.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BNPB agar bisa mendapatkan hibah kendaraan seperti mobil Damkar, namun persyaratannya harus di mutasi ke daerah supaya bisa minta Sarpras.
Jadi kalau tidak bisa beli melalui anggaran daerah maka solusinya minta ke pemerintah pusat yakni BNPB, yang sampai saat ini sudah banyak yang dimintanya berkaitan dengan kebencanaan.
“Kita sudah sampaikan permintaan banyak ke pemerintah pusat, semoga bisa diterima. Kalau untuk mobil Damkar, sifatnya bisa hibah saya sudah jalin hubungan ke Pemprov DKI Jakarta, supaya kita bisa dapat hibah kendaraan,” tuturnya. (*)
