KRONJO,BANTENEKSPRES.CO.ID – Fenomena kemarau ekstrem memicu krisis air di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang.
Ratusan hektare lahan pertanian di tiga kecamatan, Kronjo, Mekar Baru dan Gunung Kaler, mengalami kekeringan berat hingga memicu gagal panen (puso) pada Musim Tanam II (MT 2).
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kronjo Fakhruddin mengonfirmasi mayoritas petani memang tengah memasuki masa panen.
Namun, penurunan debit air hulu dan pengeringan sumber air utama berdampak signifikan pada tanaman yang masih dalam fase vegetatif.
“Kondisi saat ini bisa dikatakan kekeringan musibah karena lebih parah dari biasanya. Sumber air seperti Rawa Garukgak, Kali Cipasilian dan Kali Cimanceuri sudah tidak bisa dimanfaatkan,” ujar Fakhruddin, Selasa, 1 September 2026.
Berdasarkan data BPP Kronjo per 18 Agustus 2026, tingkat kerusakan lahan pertanian akibat kemarau terbagi menjadi tiga kategori.
Di Kecamatan Kronjo, 26 hektare kekeringan sedang, 37 hektare kekeringan berat, dan 4 hektare puso.
Di Kecamatan Mekar Baru, 5 hektare kekeringan sedang, 56 hektare kekeringan berat, dan 2 hektare puso.
Di Kecamatan Gunung Kaler, 35 hektare kekeringan sedang, 19 hektare kekeringan berat, dan 4 hektare puso.
Selain minimnya curah hujan, kendala utama di wilayah Pantura Tangerang adalah penerobosan air laut.
Rendahnya debit air dari hulu saat pasang laut (rob) menyebabkan air asin masuk ke saluran irigasi warga.
Sekarang, untuk penanganan jangka pendek, Dinas Pertanian memberikan bantuan sumur pantek dan pompa air 3 inci.
Pompa diprioritaskan untuk menyelamatkan tanaman yang masih memiliki peluang hidup.
Sebagai langkah evaluasi jangka panjang, BPP Kronjo telah mengajukan usulan ke Kementerian Pertanian serta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC2) untuk membangun bendungan karet di Kali Pembuang Rawa Garukgak dan Kali Cipasilian.
Fakhruddin menambahkan, teknologi bendungan karet sudah terbukti berhasil di Kabupaten Serang (Kali Cidurian) dan diharapkan segera terealisasi di Kabupaten Tangerang demi menjaga ketahanan pangan daerah. (*)
