TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang terus melakukan pendataan melalui sensus yang menyasar seluruh penduduk serta pelaku usaha di wilayah Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Tangerang, Masayu Norma Yunita Sari, mengatakan, di tengah pelaksanaan sensus, BPS menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat, meskipun pendekatan persuasif terus dilakukan petugas.
Menurut dia, kondisi tersebut terkadang bukan semata-mata karena masyarakat tidak memahami tujuan sensus, tetapi juga dipengaruhi sikap sebagian warga terhadap pemerintah.
“Lebih ke mungkin karena ada beberapa yang kurang simpatik, jadi kenanya ke petugas sensus,” katanya, Sabtu 8 Agustus 2026.
Jika menemui warga yang menolak didata, petugas tidak langsung menyerah. Sesuai prosedur, petugas akan melakukan kunjungan kembali dan memberikan penjelasan secara persuasif.
Apabila diperlukan, pengawas lapangan akan ikut mendatangi responden untuk membantu memberikan pemahaman. Bahkan, petugas organik BPS juga dapat turun langsung apabila penolakan masih terjadi.
Namun, karena kegiatan tersebut merupakan sensus, sampel responden tidak dapat begitu saja diganti.
“Bukan, enggak bisa ganti sampel. Kan kita sensus, Pak! Semuanya didata,” jelas Masayu.
Jika pada akhirnya tetap menolak, warga dapat menyatakan ketidaksediaannya untuk didata sesuai prosedur yang berlaku.
Masayu mengingatkan, masyarakat yang belum didatangi petugas agar tidak khawatir dan menunggu kedatangan petugas BPS di wilayah masing-masing.
“Jadi nantikan saja kedatangan petugas kami kalau Bapak/Ibu belum didata,” ujarnya.
Diketahui, sensus ekonomi dilakukan untuk menyediakan gambaran mengenai kondisi ekonomi sekaligus sosial masyarakat di Kabupaten Tangerang.
“Lebih ke untuk menyediakan data kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang. Jadi struktur ekonominya bagaimana,” ujar Masayu.
Pendataan tersebut kata dia, tidak hanya mencakup keberadaan usaha, tetapi juga berbagai informasi terkait aktivitas ekonomi, seperti jumlah tenaga kerja, biaya produksi, hingga karakteristik usaha.
Data yang nantinya dihasilkan BPS bukan berupa informasi individual setiap perusahaan atau pelaku usaha. BPS akan menyajikan data dalam bentuk agregat dengan tetap menjamin kerahasiaan informasi responden.
“Jadi kita enggak bisa mengeluarkan data tiap usaha. Karena kita menjamin kerahasiaan data,” katanya.
Data agregat tersebut nantinya dapat menggambarkan jumlah usaha di Kabupaten Tangerang berdasarkan skala, mulai dari usaha besar, menengah hingga kecil. Selain itu, data juga dapat menunjukkan sektor ekonomi yang paling banyak digeluti masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, sekitar 2.500 petugas diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan. Petugas tidak hanya mendatangi pelaku usaha, tetapi juga rumah tangga.
Masayu menjelaskan, pendataan sosial ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Masyarakat yang tidak memiliki usaha pun tetap menjadi sasaran pendataan.
“Semua, kan sensus! Sensus itu semua penduduk Kabupaten Tangerang didata,” tegasnya.
Data yang dikumpulkan mencakup berbagai kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain pendidikan, pekerjaan, serta kondisi tempat tinggal. Data tersebut nantinya juga akan berkaitan dengan data kependudukan.
Masayu berharap masyarakat tidak menganggap kegiatan sensus sebagai sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Menurutnya, hasil pendataan dapat dimanfaatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat.
Bagi pelaku usaha, misalnya, data ekonomi dapat menjadi bahan untuk melihat kondisi usaha dan mengambil keputusan. Perbandingan biaya produksi dengan usaha sejenis dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi bisnis.
“Kalau misalnya perusahaan melihat, rata-rata biaya produksi saya ternyata lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang sejenis, berarti saya harus menekan lagi biaya produksi,” ujarnya. (*)
