KOTA TANGERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Pemkot Tangerang menjadi proyek percontohan untuk mengimplementasikan pembelajaran antikorupsi secara digital. Penunjukkan dilakukan saat peluncuran platform E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas milik KPK di Auditorium Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Rabu (17/06/2026).
Selain Pemkot Tangerang ada 9 instansi lain yang ditunjuk mengikuti pembelajan antikorupsi secara digital. Wali Kota Tangerang Sachrudin yang menghadiri acara peluncuran itu, merasa bangga Pemkot Tangerang menjadi satu dari 10 instansi pemerintah yang ditunjuk KPK. “Menjadi bagian dari 10 instansi di Indonesia merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar,” ujarnya.
“Dengan sistem e-Learning ini, tidak ada lagi batasan ruang dan waktu bagi ASN Kota Tangerang untuk terus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya integritas dalam birokrasi,” lanjut Sachrudin. Pembelajaran antikorupsi secara digital ini, bukan menjadi kendala bagi Pemkot Tangerang. Karena sudah bertahun-tahun Pemkot Tangerang memiliki platform digital, Tangerang Government University (Tangerang GORVU).
Di platform ini ASN Pemkot Tangerang bisa kuliah secara digital dengan bimbingan dosen dari berbagai universitas yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Tangerang. Platform e-Learning ASN Berintegritas milik KPK bisa langsun diintegrasikan dengan GORVU. “Dengan begitu bisa diakses dengan mudah oleh semua ASN Pemkot Tangerang,” kata Sachrudin.
Kehadiran inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aparatur negara dalam meningkatkan kapasitas diri, sekaligus memperkuat komitmen anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas. “Integritas adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Ketika ASN kita bekerja dengan jujur, berintegritas, dan profesional, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah akan meningkat dan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang akan jauh lebih berkualitas,” tegas Sachrudin.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, teknologi, maupun besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh integritas para aparatur yang menjalankan seluruh sistem tersebut.
“Lebih dari 6,7 juta ASN saat ini menjadi wajah negara yang ditemui masyarakat setiap hari. ASN hadir di kantor pelayanan publik, ruang kelas, puskesmas dan rumah sakit, hingga di balik kebijakan dan pembangunan yang memastikan negara hadir sampai ke pelosok,” ujarnya.
Menurut Setyo, kualitas kehadiran negara sangat ditentukan oleh cara ASN menjalankan tugasnya. Integritas menjadi pembeda antara pelayanan yang menghadirkan keadilan dan pelayanan yang justru melukai kepercayaan publik.
Karena itu, pembangunan integritas aparatur membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui pendidikan, pencegahan, dan pembangunan budaya integritas yang dilakukan secara sistematis, masif, dan berkelanjutan.
“Yang kita bangun bukan sekadar platform digital, tetapi gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang diharapkan mampu menjangkau jutaan aparatur negara secara luas dan konsisten,” kata Setyo.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. “Korupsi tidak selalu dimulai dari keputusan besar. Ia sering berawal dari kompromi-kompromi kecil yang dianggap biasa. Karena itu, pencegahan yang paling bermakna adalah yang mampu menyentuh kesadaran, membentuk karakter, dan mengubah perilaku,” paparnya. (adv)
