BALARAJA, BANTENEKSPRES.CO.ID– Warga Kampung Sukabakti RT 05/04, Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, kompak menyatakan penolakan terhadap keberadaan bank emok, bank keliling, rentenir hingga pinjaman berkedok syariah yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Penolakan tersebut muncul setelah sejumlah warga diketahui terjerat utang dengan bunga tinggi yang memberatkan. Kondisi itu membuat masyarakat khawatir praktik rentenir akan terus berkembang dan menambah jumlah korban di lingkungan mereka.
Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas penawaran pinjaman secara langsung ke rumah-rumah warga dinilai semakin marak. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari pinjaman cepat tanpa agunan, cicilan harian maupun mingguan, hingga pinjaman yang mengatasnamakan sistem syariah.
Namun pada praktiknya, warga menilai seluruh bentuk pinjaman tersebut tetap memberatkan karena bunga yang tinggi dan sistem penagihan yang membuat masyarakat tertekan.
Ketua RT 05 Kampung Sukabakti, Ahmad Basuri mengatakan, keresahan warga sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, beberapa warga mengalami kesulitan ekonomi akibat tidak mampu membayar cicilan yang terus bertambah.
“Pinjamannya memang terlihat kecil dan mudah didapat, tetapi bunganya sangat besar. Akibatnya warga kesulitan membayar, bahkan ada yang barang berharganya sampai ditarik karena tidak mampu melunasi,” ujar Ahmad Basuri kepada Bantenekspree.co.id, Minggu 17 Mei 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat warga sepakat untuk menolak seluruh aktivitas rentenir dan bank keliling yang masuk ke lingkungan mereka. Warga menilai praktik tersebut justru memperburuk keadaan ekonomi masyarakat kecil.
“Awalnya warga berpikir ini bisa membantu kebutuhan sehari-hari atau modal usaha kecil. Tapi lama-kelamaan malah menjadi beban karena bunganya tinggi dan terus berjalan,” katanya.
Ahmad menambahkan, warga juga merasa khawatir apabila praktik rentenir terus dibiarkan akan memicu persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Selain menambah beban ekonomi keluarga, tidak sedikit warga yang akhirnya merasa malu hingga tertekan akibat terus ditagih.
“Kami tidak ingin semakin banyak warga yang jadi korban. Kasihan masyarakat kecil yang terpaksa meminjam karena kebutuhan ekonomi, tetapi akhirnya malah terlilit utang,” ungkapnya.
Warga, lanjut Ahmad Basuri, sebenarnya sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemerintah Desa Gembong. Namun hingga kini masyarakat merasa belum ada langkah nyata ataupun respons yang serius dari pemerintah desa terkait keresahan tersebut.
“Kami sudah mengadu ke pihak desa, tetapi sampai sekarang belum ada respons. Seolah-olah diam saja, padahal warga sudah sangat resah dengan keberadaan rentenir dan bank emok ini,” tegasnya.
Karena itu, warga berharap pemerintah desa bersama aparat terkait dapat segera turun tangan melakukan pengawasan serta memberikan tindakan agar praktik pinjaman yang merugikan masyarakat tidak semakin berkembang di wilayah mereka.
Selain penindakan, warga juga meminta adanya edukasi kepada masyarakat terkait bahaya pinjaman berbunga tinggi. Menurut mereka, pemahaman masyarakat sangat penting agar tidak mudah tergiur tawaran pinjaman instan yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru.
Warga juga berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi permodalan yang aman dan ringan bagi masyarakat kecil, terutama untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya.
“Kalau ada bantuan modal usaha atau pinjaman resmi dengan bunga ringan tentu masyarakat tidak akan mencari jalan ke rentenir. Warga hanya ingin solusi yang tidak memberatkan,” tutupnya. (*)
