TIGARAKSA,BANTENEKSPRES.CO.ID – Masa depan tenaga honorer di sekolah negeri kini menemui babak baru.
Menjelang kebijakan penghapusan tenaga non-ASN pada awal 2027, skema PPPK Paruh Waktu muncul sebagai solusi moderat untuk menyelamatkan nasib ratusan ribu pendidik sekaligus menjaga stabilitas birokrasi pendidikan di Indonesia.
Pengamat media dan kebijakan publik Ocit Abdurrosyid Siddiq menilai langkah ini sebagai upaya negara mengakhiri ‘kasta tersembunyi’ di ruang kelas.
Menurutnya, transisi ini bukan sekadar penataan administrasi, melainkan sebuah revolusi martabat bagi guru yang selama ini mengabdi tanpa status yang jelas.
Transformasi kepegawaian ini berpijak pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Regulasi tersebut mengamanatkan penataan tenaga non-ASN wajib tuntas pada Desember 2024, dengan masa transisi teknis hingga akhir 2026.
“Secara ontologis, negara sedang berupaya mengakhiri dualisme status kepegawaian. Ini adalah pergeseran dari ketidakpastian menuju keteraturan,” ujar Ocit, yang juga dikenal sebagai alumni Aqidah dan Filsafat, Senin, 11 Mei 2026.
Kebijakan ini diperkuat dengan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, yang melarang sekolah mengangkat honorer baru demi menjaga stabilitas formasi guru nasional.
Bagi para guru di pelosok, kehadiran Nomor Induk Pegawai (NIP) melalui skema PPPK Paruh Waktu dianggap sebagai angin segar. Ocit menyebut dalam budaya masyarakat, NIP memiliki nilai filosofis yang tinggi.
“NIP bukan sekadar angka, melainkan simbol marwah. Ini membuat guru merasa nyugemakeun (diakui/dihargai) oleh lingkungannya. Meskipun jam kerja paruh waktu, status ASN ini memberikan perlindungan hukum dan pengakuan negara,” jelas pria yang juga menjabat Ketua Komunitas Kamus Sunda Banten tersebut.
Ocit memperingatkan, tanpa skema paruh waktu, banyak sekolah di daerah terpencil akan menjadi suung atau kosong melompong. Ketergantungan sekolah negeri terhadap tenaga non-ASN masih sangat tinggi.
Skema PPPK Paruh Waktu hadir sebagai ‘jembatan maslahat’. Guru tetap bisa mengajar, pelayanan publik tidak lumpuh, sementara anggaran negara dapat menyesuaikan secara bertahap hingga nantinya mereka diangkat menjadi ASN penuh waktu.
Menjelang implementasi penuh di tahun 2027, Ocit menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Dapodik dan pangkalan data BKN. Ia berharap tidak ada guru yang sudah ‘bebeakan’ (bekerja habis-habisan) namun luput dari pendataan karena kendala teknis.
“Jangan sampai ada guru di Banten atau daerah lain yang sudah mengabdi puluhan tahun tersisih hanya karena masalah administrasi sepele. Sinkronisasi data adalah kunci,” tegasnya.
Menutup perbincangan, Ocit menyelipkan sisi humoris terkait status baru ini. Meski menyandang predikat ‘paruh waktu’, NIP yang tertera di SK tetaplah sah secara hukum.
“Setidaknya kawan-kawan guru bisa tersenyum saat melewati kantor bank. Walau jam kerja paruh waktu, barisan angka NIP itu sudah cukup ‘sakti’ untuk jadi jaminan renovasi rumah atau modal usaha di lembur (kampung),” pungkasnya. (*)
Reporter: Zakky Adnan
