SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID — Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menggulirkan skema hibah sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang. Skema ini dinilai sebagai langkah “tukar manfaat” untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa membebani anggaran daerah.
Gagasan tersebut disampaikan saat Budi melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Serang. Dalam kunjungan itu, ia menyoroti kondisi fasilitas imigrasi yang masih terbatas, terutama pada sarana penunjang seperti area parkir dan fasilitas pelayanan lainnya.
“Saya mengunjungi Kantor Imigrasi dalam rangka memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Serang, khususnya terkait pelayanan publik,” ujar Budi, Rabu 22 April 2026.
Melalui skema yang ditawarkan, Pemkot Serang akan memberikan hibah kepada pihak imigrasi, yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan kantor baru oleh pemerintah pusat. Setelah pembangunan rampung, gedung kantor imigrasi yang saat ini digunakan akan dialihkan untuk dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang.
Menurut Budi, langkah ini menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi yang membuat pembangunan gedung baru belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa kondisi Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang saat ini sudah tidak layak. Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi tersebut dan menilai perlu segera ada solusi.
“Dengan skema ini, pelayanan imigrasi bisa meningkat karena memiliki gedung baru yang lebih representatif, sementara Dinas Kesehatan juga mendapatkan tempat yang lebih layak tanpa harus membangun dari nol,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, I Gusti Agung Komang Artawan, menyambut baik rencana tersebut dan mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Kota Serang.
Ia menyebutkan, pihaknya telah menerima hibah lahan seluas kurang lebih 9.000 meter persegi di wilayah Kasemen yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan kantor imigrasi baru.
Saat ini, prosesnya masih dalam tahap penyelesaian administrasi. Setelah rampung, usulan pembangunan akan diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.
“Untuk saat ini, kami tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal meski fasilitas masih terbatas,” ujarnya. (*)
