TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menjawab kritikan terkait satu tahun kepemimpinan kepala daerah yang belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan mendasar di daerah.
Menanggapi kritikan itu, Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menyatakan bahwa kritik merupakan bagian dari proses evaluasi dan refleksi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menyebut, kritik menjadi bahan introspeksi bagi dirinya dan Bupati untuk memperbaiki kinerja ke depan.
“Kalau kritikan itu salah satu bukti introspeksi. Apa yang harus dilakukan ke depan,” ujarnya usai membuka Sekolah Gender Angkatan Kedua di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu 25 Februari 2026.
Meski demikian, anggota dewan sebelumnya menyoroti bahwa sejumlah persoalan belum menunjukkan progres signifikan. Salah satu yang paling disorot adalah krisis tenaga pendidik. DPRD menilai kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pendidikan, terutama ketika pemerintah daerah berencana menambah unit sekolah baru.
Menjawab hal tersebut, Intan menjelaskan bahwa kewenangan rekrutmen guru berada di pemerintah pusat. Pemkab, kata dia, tidak bisa serta-merta mengangkat tenaga pendidik baru karena adanya moratorium dan keterbatasan kuota dari kementerian terkait.
“Kita sudah menyampaikan ke pusat. Karena kekurangan guru itu wewenangnya ada di kementerian. Kita juga butuh guru banyak. Sekarang kalau mau bikin sekolah baru, yang ngajarin siapa?” katanya.
Menurutnya, Pemkab tidak tinggal diam. Dinas Pendidikan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun hingga kini, belum ada respons konkret yang diterima daerah.
Di tengah kritik yang menguat, kata Intan, Pemkab menegaskan tetap fokus pada empat prioritas utama yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
“Kita tidak tinggal diam, kita sudah bermohon ke pusat tapi kan belum ada respons dari sana, ” ucapnya. (*)
