Wali Kota Serang Budi Rustandi Minta Pejabat Baru Genjot PAD

Wali Kota Serang Budi Rustandi saat menyampaikan arahan pada pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Jumat 31 Oktober 2025.

SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Usai melantik 269 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Wali Kota Serang Budi Rustandi langsung menekankan pentingnya inovasi dan kerja nyata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“ASN itu bukan hanya duduk di kantor. Mereka harus punya ide bagaimana membantu daerah mencari sumber pendapatan baru,” ujar Budi, Jumat, 31 Oktober 2025.

Bacaan Lainnya

Budi menyebut, dua fokus utama yang ia tekankan kepada pejabat baru adalah peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah. “Saya ingin mereka turun langsung ke lapangan, mengenal kondisi masyarakat, dan mencari solusi dari potensi yang ada,” tegasnya.

Sebagai contoh, Budi turut meninjau Pasar Kepandean, salah satu area yang sedang ditata ulang Pemkot Serang. “Saya ajak para pejabat ikut melihat langsung kondisi pasar. Banyak ASN yang belum tahu situasi di lapangan. Sekalian promosi juga, biar mereka ikut belanja di pasar rakyat,” kata Budi.

Ia menjelaskan, upaya peningkatan PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi juga seluruh OPD yang memiliki potensi retribusi. “Saya sudah tempatkan orang-orang yang punya semangat dan kemampuan di posisi strategis. Mereka harus bisa berinovasi mencari peluang,” ujarnya.

Menurut Plt Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, kebijakan itu selaras dengan arahan wali kota agar pejabat di OPD penghasil dapat berperan aktif dalam menambah kas daerah. “Pendapatan Kota Serang tahun ini berkurang sekitar Rp186 miliar. Jadi wajar kalau Pak Wali menekankan agar semua OPD penghasil, seperti Bapenda dan Dinas Perdagangan, bergerak bersama meningkatkan PAD,” ujarnya.

Budi juga mengungkapkan bahwa Pemkot Serang masuk 10 besar nasional dalam kategori kota dengan penyerapan anggaran terbaik versi Kemendagri. “Itu menjadi dasar kami untuk terus menilai kinerja tiap OPD. Kalau ada dinas yang serapan anggarannya rendah, pasti akan kami evaluasi,” tegasnya.

Selain penyerapan anggaran, Budi juga memastikan seluruh ASN akan melalui proses evaluasi berkala. “Kalau memang ada pejabat yang tidak maksimal, pasti jadi catatan. Tidak langsung dinonaktifkan, tapi akan diproses sesuai ketentuan ASN. Namun kalau tidak ada perbaikan, ya akan diganti,” tandasnya. (*)

Pos terkait