Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mencatat, terhitung 28 Maret – 9 April 2025, ada 146 aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan aduan tahun lalu.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mencatat, terhitung 28 Maret – 9 April 2025, ada 146 aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan aduan tahun lalu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengimbau kepada perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online untuk memberikan Bantuan Hari Raya (BHR) kepada Ojek Online atau Ojol di Banten.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menegaskan kepada seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Banten untuk memberikan hak bagi karyawan yakni Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2025.
Kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan atau industri mulai membayangi Provinsi Banten. Bahkan sepanjang tahun 2024 terdapat 12 ribu karyawan yang telah di PHK dari tempat kerjanya.
Pemprov Banten masih terus membahas revisi atau tidaknya Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten/Kota tahun 2025. Khususnya empat daerah yang saat ini belum menetapkan UMSK.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menggelar Jambore Kepemilikan Sosialisasi, dan Pendidikan Pemilih Pilkada Banten 2024.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi terkejut saat membaca nota diplomatik. Ia mendapati banyak pemuda asal Banten menjadi pekerja ilegal di Kamboja dan Vietnam. Mirisnya, mereka bekerja sebagai operator judi online (judol).
Harmonisasi antaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dianggap penting untuk mensinergikan berbagai persoalan pembangunan di Banten. Jika terpilih menjadi Gubernur Banten Airin Rachmi Diany akan memperkuat sinergi dengan Bupati dan Wali Kota di Banten. Hal ini ditegaskan saat berkunjung ke Graha Pena Radar Banten, Kamis (12/9).
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Provinsi Banten Virgojanti meminta kepada setiap daerah untuk membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV). Hal itu dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka di Banten.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menegaskan kepada seluruh perusahaan yang ada di Banten untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada seluruh pekerjanya. Bila tidak maka akan mendapatkan denda sesuai dengan arahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
