CIPONDOH, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui penguatan sinergi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan pengurus RT dan RW sebagai ujung tombak penyampaian informasi.
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebab, berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan sosial, membutuhkan dukungan pendapatan daerah yang kuat.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan bukan sekadar mengejar target penerimaan, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sebuah kota ini tentu tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pembangunan kota membutuhkan dukungan pendapatan yang kuat agar berbagai program dan pelayanan publik dapat terus berjalan dan ditingkatkan,” ujar Sachrudin dalam kegiatan Sosialisasi Sinergi Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB Tahun 2026, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, kebijakan opsen memberikan ruang bagi penguatan penerimaan daerah melalui pembagian penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dan komitmen seluruh pihak.
Sachrudin menilai, keterlibatan masyarakat, khususnya RT dan RW, sangat strategis dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan warga, pengurus lingkungan diharapkan mampu menyampaikan informasi mengenai kebijakan perpajakan secara benar, jelas, dan mudah dipahami.
“Saya berharap melalui kegiatan ini Bapak Ibu dapat memahami kebijakan opsen PKB dan BBNKB secara utuh sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, jelas, dan mudah dipahami. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan semakin sadar akan kewajiban perpajakan,” katanya.
Terlebih, saat ini terdapat program diskon pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Sachrudin meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bersama RT dan RW turut menyebarluaskan informasi tersebut agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Ia menyebut, penyampaian informasi mengenai keringanan pajak juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat.
Di sisi lain, Sachrudin mengingatkan bahwa peningkatan kesadaran pajak harus diimbangi dengan pelayanan publik yang mudah, transparan, dan responsif. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan tidak melakukan pungutan di luar aturan.
“Ketika ada pelayanan-pelayanan yang kurang baik, bahkan ada indikasi minta-minta dalam pelayanan yang sebenarnya gratis, saya minta informasikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengungkapkan, realisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB hingga triwulan III 2026 masih terus dikejar agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Dari total target penerimaan sekitar Rp660 miliar, realisasi opsen PKB telah mencapai sekitar 76 hingga 77 persen. Sedangkan opsen BBNKB berada di kisaran 63 persen.
Kiki menyebut, capaian tersebut masih berada dalam jalur yang diharapkan. Karena itu, pihaknya akan mengoptimalkan berbagai upaya pada triwulan IV, terutama melalui sosialisasi dan pemanfaatan program diskon pajak kendaraan bermotor.
“Sampai dengan triwulan III kemarin masih on the track, makanya akan kita optimalkan di triwulan IV ini,” ungkapnya.
Ia berharap, keterlibatan para ketua RT dan RW dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program diskon yang berlangsung hingga Desember mendatang. Dengan begitu, masyarakat terdorong untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraannya.
“Di sisa waktu yang tinggal dua bulan ini, para ketua RT dan RW bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk menggunakan program diskon. Mudah-mudahan dengan diskon itu menarik masyarakat untuk dapat membayar PKB dan BBNKB,” jelasnya.
Kiki menambahkan, target penerimaan tersebut ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Sementara Bapenda Kota Tangerang berperan mendukung pencapaian target melalui koordinasi, sosialisasi, serta berbagai langkah optimalisasi penerimaan.
Ia juga menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perkembangan realisasi penerimaan hingga triwulan III relatif tidak mengalami perubahan signifikan.
“Kalau melihat track record dari histori data yang kami miliki, baik tahun lalu maupun tahun ini sama. Di posisi triwulan III, angkanya tidak bergeser jauh,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi antara Pemkot Tangerang, Pemprov Banten, Samsat, Jasa Raharja, hingga unsur masyarakat, diharapkan penerimaan opsen PKB dan BBNKB dapat semakin optimal. Peningkatan pendapatan tersebut nantinya diharapkan mampu memperluas ruang fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (*)
