SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin 15 Juni 2026.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.
Ketua KMS 30, Bento, mengatakan melonjaknya harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, serta Pertamax Green yang kini menyentuh angka Rp17.000 per liter.
Ia menilai kebijakan yang diambil secara mendadak pada malam hari tersebut menunjukkan minimnya transparansi dan sosialisasi dari pemerintah kepada publik.
“Harga BBM naik, harga biaya hidup lainnya juga pasti akan baik,” katanya.
Bento juga menyoroti argumen pemerintah yang berlindung di balik mekanisme pasar, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan harga minyak dunia, tidak serta-merta menghapus beban yang harus dipikul rakyat. Kenaikan drastis ini diyakini akan memicu efek domino yang luas di tengah masyarakat.
“Selisih harga yang semakin menganga antara BBM nonsubsidi dan subsidi akan mendorong migrasi massal pengguna kendaraan. Akibatnya, masyarakat kecil yang benar-benar berhak atas BBM subsidi harus menghadapi antrean yang lebih panjang dan kelangkaan akses energi,” ujarnya.
Dampak krusial lainnya yang disorot adalah potensi lonjakan harga sektor pangan di Provinsi Banten. Mengingat Banten masih sangat bergantung pada distribusi bahan pokok dari daerah lain, kenaikan biaya logistik otomatis akan mengerek harga komoditas vital seperti beras, cabai, bawang, telur, hingga minyak goreng.
“Efek dari kenaikan ini akan berdampak besar, bahan pokok juga makin lama makin tinggi harganya,” tuturnya.
Di sisi lain, mahasiswa juga menyoroti merosotnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran dalam program-program strategis nasional termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pemantik tuntutan agar pengawasan APBN diperketat.
“Persoalan utama bukan sekadar angka di papan SPBU, melainkan pengorbanan rakyat yang terus diperas di tengah kebocoran anggaran dan suburnya praktik korupsi,” tegasnya.
Sebagai bentuk nyata pengawalan terhadap hajat hidup orang banyak, Komunitas Soedirman 30 secara resmi melayangkan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Turunkan harga BBM serta hentikan praktik pengambilan kebijakan sepihak tanpa keterbukaan informasi yang memadai kepada rakyat.
2. Jamin ketersediaan dan aksesibilitas BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat miskin.
3. Kendalikan harga bahan pangan pokok secara spidifik dan lindungi daya beli masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten.
4. Miskinkan koruptor melalui perampasan aset hasil kejahatan secara nyata, dengan mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset atau menerbitkan Perppu Perampasan Aset sebagai langkah darurat. (*)
