TANGERANG — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) memicu kekhawatiran di tengah masyarakat.
Akademisi sekaligus pengamat ekonomi, Farhan R. Sofyan, menilai pemerintah pusat maupun daerah harus segera mengambil langkah taktis guna meredam dampak domino terhadap inflasi bahan pokok.
Menurut Farhan, gejolak harga BBM ini tidak lepas dari tekanan makroekonomi, khususnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
“Kondisi sekarang ini beban pemerintah sangat berat. Mengingat komoditas minyak dan gas sebagian besar masih dipenuhi melalui jalur impor yang transaksinya menggunakan dolar,” ungkap Farhan saat dihubungi, Kamis, 11 Juni 2026.
Farhan menegaskan, sudah saatnya pemerintah baik pusat maupun daerah menerapkan efisiensi secara menyeluruh terutama memangkas anggaran yang sifatnya tidak mendesak, seperti kegiatan seremonial.
Ia juga menyoroti kebijakan pendanaan program besar yang sedang berjalan, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, pembiayaan program-program tersebut secara tidak langsung memicu fenomena “mencetak uang” baru untuk kebutuhan pembangunan fisik dan operasionalnya yang jika tidak diimbangi dengan produktivitas sektor riil lainnya, justru memperlemah nilai tukar rupiah.
“Uang bentuknya kita punya, tapi kan itu mencetak uang untuk membangunnya. Akibat banyaknya pembangunan ekonomi masyarakat yang tidak melibatkan sektor lainnya, kepercayaan perusahaan terhadap pemerintah berkurang dan rupiah turun. Karena itu, untuk sementara waktu sebaiknya ada beberapa program yang tidak diikutsertakan atau diefisiensikan,” ujarnya.
Menurut dia, pembuktian efisiensi ini akan terlihat di akhir tahun nanti. “Ini sudah di paruh kedua tahun berjalan. Nanti kita lihat di bulan Desember tahun ini, apakah langkah efisiensi itu berjalan dengan baik atau tidak.”
Farhan menyebut, pelemahan rupiah dan kenaikan BBM non-subsidi, dipastikan akan merembet ke berbagai sektor lini usaha. Terlebih pada barang komoditas. Guna mengantisipasi harga bahan pokok yang berpotensi dapat dipastikan melonjak, ia mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera turun ke lapangan.
“Cobalah pemerintah daerah melalui instansi terkait cek pasar-pasar. Atau digencarkan program pasar murah,” papar Farhan.
Ia mengimbau, pemerintah daerah untuk meningkatkan kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) secara rutin mengecek dinamika harga di pasar dan melakukan intervensi guna menjaga daya beli masyarakat, terlebih di tengah maraknya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini.
“Kasihan juga masyarakat, apalagi gelombang PHK ukup tinggi,” ujarnya.
Farhan mencontohkan langkah yang bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui optimalisasi program ketahanan pangan lokal mereka.
“Khususnya di Pemerintah Kota Tangerang sendiri kan ada program Gampang Sembako, Nah, itu dioptimalkan untuk menstabilkan harga bahan pokok,” pungkasnya.(*)
Reporter : Abdul Aziz
