TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai tidak hanya berdampak pada kalangan menengah ke atas, tetapi juga berpotensi memukul daya beli masyarakat secara luas melalui efek domino yang menjalar ke berbagai sektor ekonomi.
Pengamat Ekonomi Universitas Muhamadiyah Tangerang, Muljadi menilai lonjakan harga Pertamax dari sekitar Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter akan langsung menambah beban pengeluaran masyarakat yang mengandalkan kendaraan pribadi maupun transportasi berbasis BBM.
“Yang pertama tentu dampaknya langsung terasa ke kantong konsumen. Biaya pengisian bahan bakar kendaraan meningkat cukup signifikan. Bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi, ini menjadi tambahan pengeluaran yang tidak sedikit,” ujarnya, Rabu 10 Juni 2026.
Kata Muljadi, dampak awal yang paling mungkin terjadi adalah perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite karena harga BBM subsidi tersebut hingga kini belum mengalami kenaikan.
“Kemungkinan besar akan terjadi migrasi pengguna dari Pertamax ke Pertalite. Ini berpotensi membuat antrean dan permintaan Pertalite meningkat karena masyarakat berusaha menekan pengeluaran,” katanya.
Namun, dampak yang lebih besar justru diperkirakan akan dirasakan pada sektor ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi disebut akan memicu kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.
“Ketika pengeluaran masyarakat naik, konsumsi akan menurun. Jika konsumsi turun, ekonomi akan melambat. Ini yang harus diwaspadai karena efeknya bisa menjalar ke berbagai sektor,” jelasnya.
Di Provinsi Banten yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, dampak tersebut diprediksi akan semakin terasa. Industri manufaktur, logistik, makanan dan minuman hingga sektor konstruksi disebut akan menghadapi peningkatan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM non-subsidi.
“Industri tidak mendapatkan subsidi BBM. Semua proses distribusi, pengiriman logistik, hingga operasional kendaraan menggunakan BBM non-subsidi. Otomatis biaya produksi meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga produk di pasaran,” ungkapnya.
Selain industri besar, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dinilai menjadi kelompok yang rentan terdampak. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dapat menambah beban usaha yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
“Ini ancaman serius bagi UMKM. Banyak pelaku usaha yang mengandalkan transportasi berbasis BBM untuk distribusi maupun aktivitas produksi. Ketika biaya naik, margin usaha mereka akan tertekan,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa kenaikan Pertamax hanya memengaruhi kelompok masyarakat mampu. Menurutnya, dampak kenaikan BBM non-subsidi akan merambat hingga ke kelompok buruh, pekerja informal, pengemudi transportasi online, hingga masyarakat berpenghasilan menengah.
“Kalau ada yang mengatakan kenaikan Pertamax hanya memukul orang kaya, itu keliru. Industri menggunakan BBM non-subsidi. Ketika biaya industri naik, harga barang ikut naik dan pada akhirnya semua lapisan masyarakat merasakan dampaknya,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah kabupaten/kota tidak hanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Daerah dinilai perlu segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan.
“Pemerintah daerah harus proaktif. Jangan hanya menunggu pusat. Dampaknya sudah dirasakan masyarakat di daerah, sehingga perlu ada program mitigasi lokal,” ujarnya.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, kata dia, pemberian subsidi transportasi pedesaan, bantuan operasional bagi petani, subsidi pupuk, penguatan jaring pengaman sosial, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Kalau tidak ada langkah mitigasi, yang dikhawatirkan adalah perlambatan ekonomi. Perputaran uang di masyarakat menjadi lebih lambat dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan,” katanya. (*)
