CIPUTAT, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan sebanyak 480 tenaga honorer di sektor pendidikan tetap dipertahankan melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga kebutuhan tenaga pendidik di sekolah yang masih tinggi.
Kepala BKPSDM Kota Tangsel Wahyudi Leksono mengatakan, secara keseluruhan masih terdapat sekitar 1.800 tenaga non-ASN yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Dari jumlah tersebut, sekitar 480 orang berada di sektor pendidikan.
“Secara keseluruhan jumlahnya sekitar 1.800 orang. Mereka tersebar di berbagai OPD, termasuk di sektor pendidikan yang jumlahnya sekitar 480 orang,” kata Wahyudi, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, sebagian tenaga non-ASN tersebut belum masuk formasi CPNS maupun PPPK karena tidak lulus seleksi, terkendala administrasi, hingga faktor usia.
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, Pemkot Tangsel menerapkan skema PJLP dan outsourcing sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Ini bukan pengadaan pegawai baru, tetapi penanganan terhadap tenaga yang sebelumnya sudah bekerja. Mekanismenya menggunakan pola pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Melalui skema PJLP, setiap individu dapat mendaftarkan keahlian yang dimiliki melalui sistem e-katalog, kemudian perangkat daerah dapat menggunakan jasanya sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menegaskan tidak akan mengurangi jumlah guru non-ASN di tengah penataan tenaga pendidik yang dilakukan pemerintah pusat.
“Guru yang tidak masuk PNS atau PPPK ada 480 orang dan dialihkan ke dalam skema PJLP agar tetap dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah,” ujar Pilar.
Menurut Pilar, kebutuhan guru di Tangsel masih tinggi sehingga pengurangan tenaga pengajar bukan menjadi pilihan.
“Guru di sekolah itu masih kurang, jadi kita tidak akan mengurangi guru dan kita justru butuh tambahan guru,” tegasnya.
Selain kekurangan guru, Pemkot Tangsel juga menghadapi banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Karena itu, pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar ada solusi terhadap kebutuhan guru di daerah.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Deden Deni menyebut jumlah tenaga pendidik di sekolah negeri tingkat SD dan SMP mencapai sekitar 6.000 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 480 orang masih berstatus honorer yang terdiri dari guru maupun tenaga kependidikan seperti tata usaha, petugas keamanan hingga office boy (OB).
“Yang sekitar 480 orang ini merupakan yang belum masuk PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, termasuk yang belum menjadi CPNS,” kata Deden.
Ia menambahkan, jumlah tenaga honorer terbanyak memang berada di sektor pendidikan karena kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga pendukung sekolah masih cukup tinggi.
Mayoritas tenaga honorer yang masih aktif, lanjut Deden, berusia di bawah batas maksimal ketentuan ASN.
“Bahkan rata-rata usia guru honorer di Tangsel masih berada di bawah 50 tahun,” pungkasnya. (*)
