Kupas Habis Masalah Banjir, Lurah Sukatani dan Kades Jambu Karya Suarakan Aspirasi Warga dalam Sosialisasi Rehabilitasi Cisadane

Lurah Sukatani dan Kades Jambu Karya suarakan keluhan warga terkait banjir dalam sosialisasi Rehabilitasi Irigasi Cisadane Tahap II (2026-2027) bersama BBWS. Foto: Istimewa

TANGERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Lurah Sukatani, Kecamatan Rajeg, Umiyati menyampaikan keluhan warga terkait permasalahan banjir yang kerap melanda wilayahnya dalam rapat koordinasi di Kantor BBWS Ciliwung Cisadane, Senin, 11 Mei 2026.

Pertemuan tersebut merupakan agenda Sosialisasi Pemberitahuan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Cisadane Tahap II Tahun Anggaran 2026-2027. Dalam kesempatan tersebut, Umiyati memastikan bahwa isu banjir di wilayahnya menjadi poin utama yang dibahas di hadapan pihak kementerian.

Bacaan Lainnya

“Sudah dikupas habis (soal banjir). Semoga di tahun ini terealisasi penanganan banjirnya,” ujar Umiyati saat dikonfirmasi terkait jalannya rapat tersebut, Selasa, 12 Mei 2026.

Rehabilitasi tahap II ini diharapkan mampu mengintegrasikan sistem irigasi dengan pengendalian banjir yang lebih baik di wilayah terdampak, khususnya di pemukiman warga Sukatani.

Senada dengan Lurah Sukatani, Kepala Desa Jambu Karya Suherman juga menyampaikan keluhan warga terkait permasalahan banjir yang kerap melanda wilayahnya dalam rapat koordinasi tersebut.

Untuk informasi, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane resmi memulai pelaksanaan proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Cisadane Tahap II untuk Tahun Anggaran 2026-2027.

Sebagai langkah awal pengerjaan, pihak berwenang menggelar sosialisasi intensif yang melibatkan puluhan pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Proyek strategis ini dikelola oleh Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Ciliwung Cisadane.

Berdasarkan surat undangan resmi nomor HM.05.01/Bbws7.4.1/120, sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pengerjaan fisik serta meminimalisir dampak sosial bagi masyarakat petani.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah hingga perwakilan masyarakat petani (GP3A). (*)

Pos terkait