TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Tangerang ke depan akan difokuskan pada program-program monumental yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kata Erwin, pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur yang tampak secara fisik, tetapi juga menyangkut upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran secara nyata. Namun demikian, ia mengakui bahwa hasil pembangunan sosial memang tidak selalu terlihat secara kasat mata.
“Kalau yang tidak kasat mata itu bagaimana kita mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ukurannya jelas, seberapa signifikan angka kemiskinan turun melalui program yang dijalankan,” ujar Erwin, Kamis 7 Mei 2026.
Sementara itu, untuk pembangunan yang langsung terlihat masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis. Di antaranya pembangunan sentra olahraga kabupaten, pusat inovasi pendidikan, gedung diorama daerah, tempat manasik haji, hingga pembangunan Puskesmas dan sekolah yang terstandarisasi.
Erwin menjelaskan, seluruh program tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar. Karena itu, Bappeda kini tengah menyusun skenario pembangunan secara bertahap agar target dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.
“Harapannya jangan sampai lima tahun ke depan Puskesmas masih belum terstandar, sekolah-sekolah juga belum terstandar. Maka kita buat tahapan pembangunan mulai 2027, 2028, 2029 hingga 2030. Kalau pun belum bisa 100 persen, minimal bisa mencapai 90 sampai 95 persen. Itu sudah sangat luar biasa,” katanya.
Ia menyebut, berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan belanja daerah untuk mendukung pembangunan optimal pada 2027 diperkirakan mencapai Rp9,4 triliun. Karena itu, pendapatan daerah juga harus mampu mengimbangi kebutuhan tersebut.
Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dan penundaan dana transfer pusat sebesar Rp619 miliar, Erwin memastikan hal tersebut tidak menjadi hambatan serius bagi pembangunan di Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, Kabupaten Tangerang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang sangat baik dan masuk dalam tiga besar nasional setelah Bandung dan Gianyar.
“Kita tidak melihat ini sebagai kendala. Justru ini momentum untuk lebih fokus pada program yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah kini lebih selektif dalam menjalankan program. Jika sebelumnya pelatihan dapat digelar dalam jumlah besar, kini kegiatan tersebut lebih diprioritaskan pada kualitas dan dampak nyata.
“Sekarang bukan hanya pelatihannya, tapi juga dibarengi bantuan permodalan dan sarana prasarananya. Jadi setelah masyarakat dilatih, mereka langsung bisa menindaklanjuti secara konkret,” jelas Erwin.
Selain melakukan efisiensi pada belanja perjalanan dinas, konsumsi, dan penggunaan hotel, Pemkab Tangerang juga memperbesar porsi anggaran untuk program yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk penanganan rumah tidak layak huni.
“Program sekarang harus benar-benar terasa manfaatnya. Makanya untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, porsi bantuan rumah tidak layak huni juga kita tingkatkan,” ucapnya. (*)
