TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan 40 persen dari total APBD untuk sektor infrastruktur. Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, menuturkan bahwa arah kebijakan ini merupakan respons langsung atas berbagai keluhan masyarakat yang selama ini berkutat pada persoalan dasar.
“Fokus kita jelas, penguatan infrastruktur. Mulai dari kondisi jalan, jembatan, rumah tidak layak huni, hingga ketersediaan air bersih dan sanitasi. Itu yang akan kita kejar dalam satu hingga dua tahun ke depan,” ujar Erwin, Rabu 6 Mei 2026.
Erwin menjelaskan, baik pada APBD 2026 maupun 2027, belanja infrastruktur akan menjadi komponen paling dominan. Bahkan, secara persentase, hampir setengah anggaran daerah akan dialokasikan untuk sektor tersebut.
Tak hanya soal besaran anggaran, arah pembangunan juga dipertegas secara geografis. Wilayah Tangerang Utara, kata dia, akan menjadi lokus prioritas, sebagai bentuk komitmen percepatan pembangunan yang selama ini dinilai belum merata.
Pada 2026, dari total 40 persen anggaran infrastruktur, sekitar 10,96 persen atau hampir 11 persen sudah diarahkan khusus ke wilayah Utara. Angka ini bahkan berpotensi meningkat pada 2027.
“Kalau ingin percepatan, bisa saja kita dorong sampai 15 persen bahkan 20 persen untuk wilayah Utara. Ini sedang kita formulasikan,” katanya.
Kebijakan ini juga, kata Erwin, akan diiringi dengan pendekatan affirmative budgeting, yakni pemberian porsi anggaran lebih besar pada wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan. Dengan skema ini, kecamatan di pesisir Utara diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lain.
Selian pada infrastruktur dasar, perhatian juga diberikan pada fasilitas layanan publik, khususnya kesehatan. Pemkab Tangerang telah menetapkan standar baru untuk pembangunan Puskesmas di wilayah Utara, dengan mencontoh fasilitas yang sudah representatif di kawasan Binong.
“Tidak boleh ada kesenjangan kualitas. Semua Puskesmas harus punya standar yang sama, bagus, representatif, dan layak,” ucap Erwin.
Selain itu, program penanganan rumah tidak layak huni juga akan diperluas. Jika sebelumnya hanya menyasar sekitar 1.000 unit per tahun, ke depan jumlahnya ditargetkan meningkat hingga 1.500 sampai 2.000 unit, seiring dengan upaya menekan angka kemiskinan.
Meski infrastruktur menjadi prioritas utama, Pemkab Tangerang tetap menaruh perhatian serius pada penguatan ekonomi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan menjadi fokus paralel, dengan peningkatan anggaran pada dinas-dinas terkait seperti tenaga kerja, pertanian, perikanan, hingga UMKM.
Dengan strategi ini, kata Erwin, pembangunan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dua hal ini kunci: infrastruktur kuat, ekonomi masyarakat ikut terangkat,” ujarnya. (*)
