SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 dan Untirta Movement Community melakukan aksi di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin 4 Mei 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membuat properti rapor pendidikan Banten yang dinilai buruk, mulai dari ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kualitas pembangunan manusia, minimnya pemerataan infrastruktur pendidikan, serta belum optimalnya kesejahteraan guru.
Koordinator masa aksi, Bento mengatakan, pendidikan di Provinsi Banten hingga 2026 masih menghadapi berbagai persoalan serius.
“Di tengah status Banten sebagai provinsi industri dan wilayah penyangga Jakarta, realitas pendidikan masyarakat justru menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam antara wilayah perkotaan dan wilayah selatan Banten seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang,” katanya.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan mencapai 84,81, sedangkan Kabupaten Lebak hanya berada pada angka 69,24. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Banten.
Selain itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Banten masih berada pada angka 9,56 tahun atau setara tingkat SMP. Kabupaten Pandeglang hanya mencapai 7,5 tahun dan Kabupaten Lebak 6,78 tahun, sedangkan Kota Tangerang Selatan mencapai 12,10 tahun.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat di wilayah selatan Banten bahkan belum memenuhi standar wajib belajar sembilan tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata Bento, persoalan pendidikan juga terlihat dari menurunnya angka partisipasi sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah usia 16–18 tahun hanya mencapai 73,84 persen, sedangkan usia 19–23 tahun hanya 24,45 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar kemungkinan peserta didik keluar dari sistem pendidikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Program Sekolah Gratis yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Banten belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar persoalan pendidikan.
Menurutnya, program tersebut memang membantu pembiayaan sekolah, tetapi belum menyentuh persoalan lain seperti biaya transportasi, keterbatasan fasilitas pendidikan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta tekanan ekonomi keluarga yang menyebabkan banyak anak memilih bekerja dibanding melanjutkan pendidikan.
“Berdasarkan kondisi tersebut, kami menilai bahwa Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati belum mampu menghadirkan keadilan pendidikan secara menyeluruh. Kebijakan pendidikan masih cenderung bersifat populis dan administratif, tetapi belum menyentuh akar ketimpangan pendidikan yang terjadi di masyarakat,” tuturnya.
Maka dalam kesempatan itu, Komunitas Soedirman 30 dan Untirta Movement Community menyatakan sikap dan menuntut Pemprov Banten untuk:
1. Mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Banten.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Sekolah Gratis.
3. Membangun infrastruktur pendidikan yang berkeadilan di Provinsi Banten.
4. Mewujudkan kesejahteraan guru di Provinsi Banten.
Bento juga mengaku semboyan pendidikan ‘Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani’ menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan pendidikan yang adil bagi seluruh rakyat, pendidikan adalah hak seluruh rakyat.
“Negara tidak boleh membiarkan ketimpangan pendidikan terus berlangsung hanya karena perbedaan wilayah dan kondisi ekonomi masyarakat. Tanpa pemerataan pendidikan yang serius, Banten akan terus menghadapi ketimpangan sosial dan krisis kualitas sumber daya manusia di masa depan,” paparnya. (*)
Reporter: Syirojul Umam
