TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID -Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang masuk dalam 12 daerah terbaik di Indonesia dalam pengendalian inflasi daerah versi Kementerian Dalam Negeri. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, pada Selasa 28 April 2026 secara daring.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat mencatat bahwa meskipun tekanan inflasi masih terjadi di sejumlah wilayah, berbagai langkah konkret pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif. Kota Tangerang dinilai sebagai salah satu daerah yang aktif, konsisten, dan terukur dalam menjalankan program pengendalian inflasi.
Tomsi menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia mengapresiasi daerah yang mampu menjaga stabilitas harga melalui langkah konkret serta respons cepat terhadap dinamika pasar.
“Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi adalah yang mampu bergerak cepat, menjaga pasokan, serta memastikan distribusi tetap lancar. Konsistensi dan kolaborasi menjadi kunci utama,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat strategi, mulai dari pemantauan harga rutin, intervensi pasar, hingga kerja sama antar daerah guna menjaga ketersediaan pasokan.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menekan angka, tetapi memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi daerah terus bergerak,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa Pemkot tidak hanya berperan dalam koordinasi, tetapi juga turun langsung dalam implementasi kebijakan di lapangan.
“Pemkot Tangerang tidak hanya mengikuti rapat atau menerima arahan, tetapi memastikan adanya aksi nyata untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Sejumlah langkah konkret yang dilakukan antara lain operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, hingga program gerakan menanam untuk memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, Pemkot juga merealisasikan bantuan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) serta dukungan transportasi dari APBD guna memperlancar distribusi barang.
Pemantauan harga juga diperkuat melalui sistem digital yang dikelola Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sehingga pergerakan harga dapat dipantau secara cepat dan respons kebijakan dilakukan lebih tepat waktu. Kolaborasi dengan pelaku usaha dan pasar tradisional turut diperkuat untuk menjaga stabilitas rantai pasok.
Berdasarkan data inflasi per Maret 2026, Kota Tangerang mencatat inflasi sebesar 3,01 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten sebesar 3,55 persen dan nasional 3,48 persen. Adapun sektor transportasi, bahan pangan, dan energi masih menjadi penyumbang utama inflasi.
Pemkot Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengendalian inflasi demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Kami akan terus memastikan kebijakan pengendalian inflasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta mengapresiasi peran aktif pelaku usaha dan warga dalam menjaga keseimbangan harga di pasar,” tutup Sachrudin.
Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Tangerang diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga di tingkat lokal, tetapi juga menjadi rujukan nasional dalam pengendalian inflasi daerah. (*)
