TANGERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – DPRD Kota Tangerang merekomendasikan puluhan catatan strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tangerang. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang Tahun Anggaran 2025, Rabu, 29 April 2026.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam menyampaikan, pihaknya merekomendasikan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti Pemkot Tangerang. Ia memfokuskan rekomendasi tersebut pada urusan kebutuhan dasar dan infrastruktur.
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil pembahasan mendalam oleh empat Panitia Khusus (Pansus) yang bekerja sesuai dengan mitra kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ada 30 rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemkot. Fokus kita pada urusan kebutuhan dasar dan infrastruktur,” kata Rusdi usai rapat paripurna.
Rusdi memaparkan, sektor pelayanan dasar menjadi sorotan utama. Salah satu poin krusial adalah percepatan operasional fasilitas kesehatan masyarakat.
“Kami mendorong penyegeraan pembukaan RSUD di wilayah Benda dan Panunggangan Barat serta pengadaan alat kesehatannya agar segera dilengkapi. Pelayanan dasar terutama urusan kesehatan tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Selain urusan kesehatan, pada sektor pendidikan, Rusdi menyoroti perlunya peningkatan kapasitas daya tampung siswa. DPRD meminta Pemkot Tangerang mengevaluasi kerja sama dengan sekolah swasta guna mengakomodir siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Selain itu, di bidang infrastruktur, salah satunya DPRD mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah serta peningkatan kualitas layanan transportasi publik.
“Nah kita juga minta penambahan titik bus stop, itu menjadi catatan penting,” tegasnya.
Sementara untuk isu lingkungan, penanganan banjir dan sampah tetap menjadi prioritas. Rusdi menekankan, pentingnya strategi pengelolaan sampah dari sumber dengan melibatkan masyarakat serta penyelesaian proyek strategis seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Kita butuh strategi yang melibatkan masyarakat dalam penanganan sampah di sumbernya. Program dan kegiatannya harus benar-benar menyentuh akar rumput,” tegasnya lagi.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menyampaikan terkait fiskal daerah. Meski target pendapatan secara umum tercapai, pihaknya meminta adanya peningkatan kinerja pada sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Mengenai serapan anggaran tahun 2025, Rusdi menyebutkan, angka realisasi berada di atas 90 persen. Namun, ia memberikan catatan bahwa detail angka pasti dan pertanggungjawaban keuangan secara rinci akan dibahas lebih lanjut pada forum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mendatang.
“LKPJ ini ukurannya adalah capaian indikator yang ada di RPJMD. Kalau realisasi anggaran secara mendalam, nanti kita bahas di LPJ setelah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” pungkasnya.(*)
