TIGARAKSA,BANTENEKSPRES.CO.ID – Satu tahun kepemimpinan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Tangerang. Sektor pendidikan dinilai menjadi persoalan paling mendesak dan berpotensi menjadi “bom waktu” jika tidak segera ditangani secara serius.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, menilai wajah pendidikan di Kabupaten Tangerang masih jauh dari ideal. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari program populis atau pencitraan, melainkan dari seberapa kuat fondasi sumber daya manusia yang dibangun sejak sekarang.
Menurut Deden, persoalan paling krusial adalah kekurangan guru yang semakin mengkhawatirkan. Saat ini, Kabupaten Tangerang disebut kekurangan sekitar 6.000 guru untuk jenjang SD dan SMP negeri.
Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan sekitar 2.000 guru honorer yang terancam tidak lagi dapat dipekerjakan akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Jika seluruh honorer itu benar-benar berhenti, total kekurangan guru bisa melonjak hingga 8.000 orang. Belum lagi, setiap bulan terdapat sekitar 100 hingga 200 guru yang memasuki masa pensiun. Situasi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada proses belajar-mengajar di ruang kelas.
“Nanti banyak ruang kelas yang tidak ada gurunya,” kata Deden saat diwawancarai Banten Ekspres, Sabtu 21 Februari 2026.
Ia menilai persoalan ini jauh lebih mendesak dibanding program-program lain yang bersifat pelengkap. Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, memang baik untuk kesehatan siswa, tetapi tidak boleh menutupi masalah mendasar di sektor pendidikan.
“Jangan sampai kita terlena, perutnya diisi tapi kepalanya kosong,” ujarnya.
Deden mengingatkan, dampak krisis guru tidak akan terasa dalam waktu dekat, namun bisa menjadi persoalan serius dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Ia bahkan mengkhawatirkan penurunan kualitas lulusan sekolah, hingga munculnya siswa SMP yang belum lancar membaca dan menulis.
“Dampaknya memang tidak terasa sekarang, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Ini soal masa depan daerah,” tegasnya.
Selain kekurangan tenaga pengajar, persoalan infrastruktur sekolah juga menjadi catatan. Masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat hingga sedang yang belum tertangani optimal. Sejumlah sekolah negeri bahkan disebut berdiri di atas lahan yang belum tersertifikasi, sehingga rawan sengketa hukum di kemudian hari.
Dengan APBD Kabupaten Tangerang yang mencapai lebih dari Rp8 triliun, Deden menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus benar-benar berdampak pada perbaikan ruang kelas dan penyediaan sarana belajar yang layak.
Ketimpangan distribusi sekolah juga menjadi sorotan. Ia mencontohkan satu desa dengan jumlah penduduk sekitar 17.000 jiwa hanya memiliki satu SD negeri, kondisi yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau untuk masuk SD saja sulit karena keterbatasan fasilitas, bagaimana mau bicara Tangerang Cerdas?” ujarnya.
Deden mendorong Pemkab Tangerang segera menyusun langkah konkret dan berbasis data untuk mengatasi krisis pendidikan tersebut, mulai dari pemetaan kebutuhan guru per kecamatan, percepatan pengangkatan P3K, hingga pembangunan unit sekolah baru di wilayah padat penduduk.
Ia menegaskan, pendidikan bukan sekadar program tahunan, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan wajah Kabupaten Tangerang di masa depan. Tanpa penyelesaian yang serius, daerah dengan anggaran besar itu berisiko menghadapi krisis kualitas sumber daya manusia.
“Bangunlah sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar agar terlihat berhasil,” pungkasnya. (*)
