SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus mendorong penetapan tegas bahwa Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Langkah ini dianggap krusial demi memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai prioritas yang diatur dalam kebijakan nasional.
Pemkot menilai, selama ini penyebutan “Serang” di berbagai regulasi kerap menimbulkan kerancuan, terutama karena tidak semua aturan menjelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud adalah Kota Serang. Kondisi tersebut membuat urgensi penegasan administratif semakin besar agar dasar perencanaan pembangunan lebih kuat dan tidak multitafsir.
Untuk itu, Pemkot telah menyusun kajian administratif yang mengikuti seluruh pedoman dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri. Berkas kajian tersebut kini berada pada tahap final dan direncanakan segera diajukan ke Kemendagri untuk diproses lebih lanjut.
Wali Kota Serang Budi Rustandi menyatakan seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat telah dipenuhi. Ia memastikan dokumen tersebut siap diserahkan dalam waktu dekat.
“Semua arahan dari Ditjen Otda Kemendagri sudah kami jalankan. Alhamdulillah kajiannya selesai dan tinggal menunggu pengiriman resmi,” kata Budi, Jumat 5 Desember 2025.
Menurut Budi, kepastian status ibu kota akan memperkuat posisi Kota Serang dalam mengakses anggaran pembangunan maupun program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Dengan status yang jelas, daya tawar Kota Serang di mata pemerintah pusat akan meningkat karena regulasinya tidak lagi kabur.
“Kami sedang menjadwalkan penyerahan ke Kemendagri. Insyaallah prosesnya berjalan baik, apalagi kami mendapat dukungan penuh dari Pak Gubernur,” ucapnya.
Ia menambahkan, setelah status ibu kota tercantum tegas dalam undang-undang, peluang Kota Serang memperoleh dukungan pembangunan jauh lebih terbuka.
“Kalau status ibu kota sudah diperkuat, tentu bantuan pusat baik berupa anggaran maupun program akan lebih besar,” ujarnya. (*)
