SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 37 Kota Serang masih dalam tahap rintisan. Saat ini, kegiatan belajar mengajar sementara dilakukan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Karundang, sambil menunggu pembangunan gedung permanen.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ibra Gholibi, mengatakan bahwa hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Serang belum menganggarkan pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut. Karena itu, untuk sementara sekolah ini masih menumpang di fasilitas milik Kementerian Tenaga Kerja.
“Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 ini masih bersifat rintisan dan sementara dititipkan di BLKI Karundang,” ujar Ibra, Rabu 15 Oktober 2025.
Meski begitu, Pemkot Serang telah menyiapkan lahan di wilayah Kasemen sebagai lokasi pembangunan SRT 37. Namun, lahan tersebut masih menghadapi kendala teknis karena merupakan bekas tambak yang belum siap dibangun.
“Lahan di Kasemen sebenarnya sudah disiapkan, hanya saja kondisinya bekas tambak, sementara bangunan Sekolah Rakyat sudah punya tipe baku dari pusat. Jadi tidak bisa langsung dibangun tanpa pematangan lahan,” jelasnya.
Dari hasil penilaian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Pusat, lahan di Kasemen dinilai belum layak untuk dibangun. Diperlukan pematangan lahan dengan biaya yang cukup besar.
“Untuk pematangan lahan saja diperkirakan butuh anggaran lebih dari Rp10 miliar, karena luasannya sekitar 6,5 hektare, dan seluruhnya berupa bekas tambak,” kata Ibra.
Lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Serang, sehingga tidak perlu pembelian baru. Namun, proses penyiapan lahan membutuhkan waktu dan anggaran tambahan yang cukup besar agar sesuai dengan standar bangunan sekolah terintegrasi.
Saat ini, Pemkot Serang masih mengkaji kemungkinan mencari alternatif lokasi baru. Pertimbangan ini muncul karena biaya pematangan di Kasemen dianggap terlalu tinggi.
“Jika tetap menggunakan lahan di Kasemen, harus ada pematangan menyeluruh dengan anggaran besar. Tapi kalau membeli lahan baru, perlu dicari lokasi yang benar-benar layak dan strategis. Ini masih dalam tahap pertimbangan,” ujarnya.
Kajian terhadap lokasi pembangunan direncanakan mulai dilakukan tahun depan, sementara pembelian atau penetapan lahan baru kemungkinan bergulir ke tahun 2027, menyesuaikan kemampuan dan efisiensi anggaran daerah.
“Rencana kajian pemilihan lahan akan kita lakukan tahun depan. Untuk pembelian lahan, kemungkinan baru bisa dianggarkan pada 2027,” ujar Ibra.
Menurutnya, kebutuhan lahan minimal 6,5 hektare sudah menjadi standar dari pemerintah pusat untuk bangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Luasan itu dibutuhkan untuk menampung berbagai fasilitas seperti ruang kelas, asrama siswa, asrama guru, ruang guru, sarana olahraga, laboratorium, dan area pendukung lainnya.
“Prototype bangunan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan luas minimal tersebut,” tandasnya. (*)
