SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) menuai perhatian luas dari publik. Lima menteri dicopot dan digantikan, sementara satu kementerian baru dibentuk, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan komposisi ini langsung memunculkan berbagai respon dari organisasi masyarakat, termasuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Banten.
Ketua Umum DPD IMM Banten, Pegy Septiawan, menilai reshuffle yang diumumkan Presiden Prabowo merupakan langkah tepat di tengah situasi politik dan sosial yang tengah bergejolak. Menurutnya, keputusan itu menunjukkan keberanian Presiden dalam merespon kritik keras masyarakat, terutama terkait isu kenaikan gaji DPR RI yang sempat memicu gelombang protes besar-besaran.
“Kalau dari pandangan IMM, reshuffle kabinet yang baru diumumkan Presiden Prabowo ini jelas merupakan bentuk respon atas gelombang protes massa. Kami melihat langkah ini sebagai respon tegas dan positif dari Presiden,” ujar Pegy saat diwawancarai oleh Tangerang Ekspres , Senin (8/9).
Salah satu posisi strategis yang menjadi sorotan IMM adalah Menteri Keuangan. Selama menjabat, Sri Mulyani kerap dikritik lantaran kebijakan fiskalnya dianggap membebani masyarakat, mulai dari pajak hingga regulasi terkait anggaran negara. Dalam reshuffle kali ini, Sri Mulyani resmi digantikan oleh ekonom senior Purbaya Yudi Sadewa.
Bagi IMM, pergantian tersebut merupakan langkah yang tepat. Pegy menilai Purbaya memiliki rekam jejak yang kuat, baik dari sisi akademis maupun pengalaman praktis di bidang ekonomi. Ia sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan dikenal berani menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
“Beliau pernah mempresentasikan proyeksi pertumbuhan ekonomi 8 persen di era Prabowo. Artinya, janji kampanye Presiden soal peningkatan ekonomi bukan hanya retorika, tetapi ada harapan nyata yang dititipkan kepada menteri baru,” ucapnya.
IMM berharap, dengan kehadiran Purbaya, kebijakan fiskal ke depan lebih berpihak pada rakyat. Menurut Pegy, Menteri Keuangan baru harus mampu mencari formula yang adil, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan tanpa menambah beban masyarakat kecil.
Selain Menteri Keuangan, IMM Banten juga menyoroti posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Dalam reshuffle kali ini, Budi Gunawan resmi dicopot dari jabatannya. Bagi IMM, keputusan itu sudah tepat mengingat situasi politik dan keamanan di tanah air kerap diwarnai kerusuhan, terutama saat gelombang demonstrasi menolak kebijakan pemerintah.
“Seharusnya kerusuhan yang berujung korban bisa dihindarkan jika Menko Polhukam mampu memainkan perannya dengan baik. Karena itu, kami menunggu siapa pengganti Menko Polhukam. Harapannya, sosok yang dipilih nanti mampu berdialog dengan masyarakat agar demonstrasi tidak berujung pada bentrokan,” kata Pegy.
Ia menekankan pentingnya pendekatan dialog dalam menjaga stabilitas politik. Menurutnya, negara harus hadir dengan cara yang persuasif, bukan represif. “Kami mengapresiasi Prabowo karena sebelum mengambil kebijakan, beliau mengundang berbagai organisasi masyarakat, termasuk IMM, untuk berdiskusi. Pendekatan seperti ini harus terus dikedepankan,” imbuhnya.
IMM Banten memberikan beberapa catatan penting bagi jajaran menteri baru. Pertama, setiap kebijakan harus lahir dari proses dialog dengan rakyat. Kedua, para menteri diminta berhati-hati dalam bersikap maupun berbicara. Pernyataan-pernyataan kontroversial yang berpotensi menyakiti hati masyarakat harus dihindari, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kepekaan sosial dan empati, bukan sensasi. Menteri baru harus bekerja optimal, bukan sekadar normatif,” tegas Pegy.
IMM juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal jalannya pemerintahan. Menurut Pegy, reshuffle bukan hanya soal pergantian orang, tetapi harus berdampak pada perbaikan kinerja pemerintah secara nyata. “Reshuffle harus dimaknai sebagai upaya mempercepat pencapaian visi besar Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo. IMM mendukung penuh langkah ini, tetapi sekaligus akan tetap kritis dalam mengawalnya,” katanya.
IMM Banten berharap momentum reshuffle ini menjadi titik balik dalam mengelola pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat. Pegy menegaskan, publik menunggu bukti konkret, bukan janji. Apalagi, masa pemerintahan sudah memasuki tahun ketiga, di mana realisasi program harus semakin terlihat.
“Harapan kami jelas. Menteri Keuangan baru harus bisa melahirkan kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Untuk Menko Polhukam yang baru, kami berharap mampu mengedepankan dialog dan komunikasi dengan masyarakat agar tidak ada lagi bentrokan. Semua menteri baru harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok,” pungkasnya.
Dengan demikian, IMM Banten menyambut baik reshuffle kabinet sebagai langkah korektif yang diambil Presiden Prabowo. Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan komitmen untuk terus mengawal, agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat dan membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. (*)
