Bawaslu Kota Tangsel menyoroti sejumlah catatan penting evaluasi penanganan pelanggaran pidana dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Diduga tidak netral, karena melakukan kampanye secara aktif terhadap salah satu pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli-Irvansyah, oknum Kepala Desa dan Kaur Keuangan, Desa Sindang Asih dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Senin (2/9/2024).
Partai Demokrat Kota Serang menggelar rapat konsolidasi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Ratu Ria Maryana dan Subadri Ushuludin. Rapat dilaksanakan di Ballroom Hotel Puri Kayana, Cipare, Kota Serang, Minggu (1/9).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak mengajak masyarakat mengawasi politik uang (money politics) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, terhitung mulai Selasa (27/8/2024) membuka pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang dalam Pilkada 2024, bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Tangerang.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memastikan tidak memberikan rekomendasi kepada Airin Rachmi Diany untuk maju di Pilgub Banten.
PPS Desa se-Kecamatan Mekar Baru, membuka pelayanan Posko GMHP. Lokasi posko ini nantinya berada di sekretariat PPS masing-masing.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi dan final mengusung Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten untuk Pilkada 2024.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Banten melakukan konsolidasi Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di hotel Aston, Kota Serang, Minggu (25/8).
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) keluarkan hasil survei pasangan bakal calon Maesyal-Intan 61,0% dan Mad Romli-Irvansyah 39,0%. Metode yang digunakan multistage random sampling dari 600 responden di 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang.
Sebelum dibatalkannya Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI Kamis (22/8), sejumlah mahasiswa hampir diseluruh daerah menggelar aksi penolakan RUU dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Pilkada, seperti halnya di Kota Serang.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
