TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – 18 bulan kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dievaluasi oleh sejumlah aktivis dan politisi di Kabupaten Tangerang. Beberapa program unggulan mulai dari Jalan Bang Andra, Pendidikan Gratis, hingga ketahanan pangan menjadi sorotan.
Salah satu tokoh pemuda Kabupaten Tangerang, Juanda menyoroti program Jalan Bang Andra, yang merupakan program bantuan pembangunan jalan desa. Menurutnya, program tersebut memiliki manfaat besar, terutama untuk membuka akses jalan di wilayah pedesaan seperti Lebak dan Pandeglang.
Namun, ia mempertanyakan transparansi penentuan lokasi pembangunan serta pihak yang mengerjakan proyek tersebut. Pasalnya, sejumlah titik proyek jalan tersebut mayoritas berada di daerah orang-orang terdekat Andra Soni.
“Pertanyaannya, apakah Jalan Bang Andra itu dibangun di tempat bukan koleganya Bang Andra?” ujarnya saat menjadi pembicara di Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat, Senin 7 September 2026.
Juanda juga menyinggung mengenai temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pembangunan jalan tersebut. Karena itu, menurut dia, publik perlu mengetahui secara jelas mekanisme penentuan lokasi, proses pengadaan, hingga kontraktor yang mengerjakan proyek.
“Yang kedua, siapa kontraktornya? Itu kenapa ada temuan BPK kemarin terkait jalan ini,” katanya.
Selain itu, program pendidikan gratis untuk sekolah swasta juga mendapat perhatian. Aktivis GMNI itu mengakui program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama karena membantu siswa yang sebelumnya harus membayar biaya sekolah.
Ia menyebut sekitar 60 ribu siswa di Banten mendapatkan manfaat program tersebut. Namun, di balik program itu, ia menilai masih terdapat persoalan yang harus diselesaikan pemerintah, salah satunya terkait pembayaran kepada sekolah.
Ia menyebut terdapat sekolah yang kemudian mundur dari program pendidikan gratis karena persoalan pembayaran.
“Sekitar 13 sekolah mundur dari program sekolah gratis itu. Terus kenapa mundur? Karena enggak dibayar,” ujarnya.
Selain persoalan pembayaran, Juanda juga mempertanyakan mekanisme besaran bantuan yang menurutnya lebih banyak mempertimbangkan zonasi dibandingkan akreditasi maupun kualitas sekolah.
Persoalan lain yang diangkat adalah nasib guru honorer, termasuk tenaga pendidik yang menangani kegiatan ekstrakurikuler. Jo menilai perubahan status tenaga pendidik menjadi PPPK juga perlu diikuti dengan perhatian terhadap pendapatan dan tunjangan mereka.
Persoalan ketahanan pangan juga tak luput dari sorotan. Sebagai daerah yang memiliki wilayah pertanian cukup luas, ia menilai Banten membutuhkan peta jalan atau roadmap pangan yang jelas untuk mendukung agenda swasembada pangan nasional.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Ia bahkan menyoroti kondisi ketika Banten disebut memiliki surplus gabah, tetapi kebutuhan beras justru masih dipasok dari daerah lain.
“Di Banten ternyata surplus gabah, tetapi berasnya dari Karawang. Gimana ini?” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak cukup hanya dilihat dari produksi gabah, tetapi juga bagaimana hasil pertanian tersebut dapat diolah, disimpan, didistribusikan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat Banten.
Sementara itu, Politisi Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Syamsul Buldan, mengatakan ukuran keberhasilan pemerintah tidak bisa hanya didasarkan pada klaim keberhasilan program ataupun persepsi masyarakat semata.
Ia menjelaskan, gubernur memiliki sejumlah fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sebagai kepala daerah dalam kerangka desentralisasi, menjalankan fungsi dekonsentrasi, serta tugas pembantuan.
Buldan menyebut setidaknya ada dua indikator yang dapat digunakan. Pertama, indikator makro pembangunan yang tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), seperti pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat. Kedua, capaian program pemerintah provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan visi-misi kepala daerah.
Menurut dia, kedua indikator tersebut perlu dibaca secara bersamaan agar evaluasi tidak terjebak pada penilaian yang hanya berdasarkan satu sisi.
“Capaian program mungkin akan berbanding lurus dengan hasil BPS, tapi indikatornya berbeda,” katanya. (*)
