Kecamatan Kelapa Dua Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Perkuat Sinergi Program Kesejahteraan Masyarakat

RAKOR : Sekcam Kelapa Dua Candra Budiman mempunyai rapat koordinasi membahas tentang penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Kelapa Dua. Foto humas Kecamatan Kelapa dua for Bantenekspres.co.id

KELAPADUA,BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran perangkat desa dan kelurahan, pendamping sosial, serta para pemangku kepentingan terkait. Rakor digelar sebagai upaya memperkuat sinergi sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai program kesejahteraan masyarakat yang berjalan di wilayah Kecamatan Kelapa Dua.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Kecamatan Kelapa Dua Dwi Chandra Budiman mengatakan, penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan secara efektif.

“Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kelapa Dua. Kita ingin setiap program yang diberikan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata,” ujar Chandra kepada Bantenekspres.co.id, Selasa 1 September 2026.

Ia menambahkan, koordinasi diperlukan agar kebijakan dan program yang berasal dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat dapat diterjemahkan dengan baik hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan dan program penurunan kemiskinan dari tingkat kabupaten sampai ke desa dan kelurahan dapat berjalan selaras. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau justru ada masyarakat yang membutuhkan tetapi belum mendapatkan perhatian,” katanya.

Menurut Chandra, data masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang akurat dan terus diperbarui, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita harus memastikan data yang menjadi dasar program benar-benar valid. Dari data tersebut kita bisa melihat siapa yang membutuhkan bantuan sosial, siapa yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi, dan siapa yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih perlu didorong agar semakin mandiri,” jelasnya.

Selain bantuan sosial, lanjut Chandra, pemerintah juga perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Potensi usaha lokal yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Dua dinilai perlu dikembangkan agar keluarga prasejahtera memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.

“Penanganan kemiskinan jangan hanya berbicara mengenai bantuan. Bantuan memang diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Kita ingin potensi usaha lokal bisa dikembangkan. Masyarakat yang memiliki kemampuan atau usaha kecil perlu mendapatkan pendampingan, akses permodalan, pelatihan, serta kesempatan untuk mengembangkan usahanya,” ungkapnya.

Ia juga mendorong agar keluarga prasejahtera yang memiliki potensi usaha mendapatkan dukungan yang sesuai, termasuk akses bantuan modal dari program pemerintah yang tersedia.

“Kalau ada keluarga yang memiliki usaha dan masih terkendala modal, tentu harus kita dorong agar bisa mendapatkan akses bantuan yang sesuai dengan ketentuan. Tujuannya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi bagaimana bantuan tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” tuturnya.

Di sisi lain, Chandra menegaskan perlindungan sosial tetap menjadi bagian penting dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah kecamatan bersama desa dan kelurahan diharapkan dapat memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria mendapatkan akses terhadap berbagai program pemerintah pusat maupun daerah.

“Perlindungan sosial juga harus diperluas dan diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria. Kita akan terus berkoordinasi agar program pemerintah pusat maupun daerah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Rakor tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi untuk melihat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari perangkat desa, kelurahan, pendamping sosial, dan pemangku kepentingan menjadi bahan dalam menyusun langkah penanganan yang lebih terarah.

“Melalui forum ini kita bisa mengetahui kondisi riil di lapangan. Apa yang menjadi kendala, apa yang sudah berjalan dengan baik, dan apa yang perlu diperbaiki. Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi bersama,” kata Chandra.

Ia berharap sinergi yang terbangun melalui rapat koordinasi tersebut dapat mempercepat realisasi target penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Kelapa Dua.

“Kita berharap koordinasi ini tidak berhenti hanya pada rapat. Setelah ini harus ada tindak lanjut dan langkah nyata di lapangan. Masing-masing pihak harus mengetahui tugas dan perannya sehingga program dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.

Chandra menambahkan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah masyarakat penerima bantuan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

“Target akhirnya adalah masyarakat semakin berdaya dan mandiri. Kita ingin keluarga yang saat ini masih prasejahtera secara bertahap bisa meningkatkan kondisi ekonominya, sehingga ke depan tidak lagi bergantung pada bantuan,” pungkasnya. (*)

Pos terkait