SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menyusun strategi untuk mempercepat pelebaran jalur logistik dan industri dari Bojonegara hingga Pulo Ampel menuju Merak. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan merangkul perusahaan-perusahaan di kawasan industri tersebut agar bersedia menghibahkan sebagian lahannya untuk proyek ini.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam proses pembebasan lahan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang merampungkan dokumen perencanaan teknis serta dokumen pengadaan tanah. Langkah ini merupakan respons cepat pemerintah atas aspirasi yang disampaikan masyarakat pada akhir tahun 2025 lalu.
“Target kami, insyaallah akhir tahun dokumen sudah selesai,” katanya, Kamis 9 Juli 2026.
Ia menjelaskan, usulan pelebaran jalan ini awalnya belum bisa diakomodasi oleh anggaran pusat tahun 2026 karena keterbatasan waktu mekanisme penganggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menyiasati hal itu, Gubernur Banten mengambil kebijakan agar pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan dokumen pengadaan tanahnya ditalangi terlebih dahulu oleh Pemprov Banten dengan alokasi anggaran sekitar Rp900 juta.
Untuk memuluskan rencana ini, Pemprov Banten akan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang guna melakukan sosialisasi kepada pihak swasta dalam waktu dekat.
“Kita akan diundang Pemkab Kabupaten Serang untuk bisa sama-sama mensosialisasikan rencana ini dengan perusahaan-perusahaan sekitar kawasan Bojonegara. Supaya dari awal mereka diinformasikan bahwa butuh sebuah keterlibatan sumbangsih dari perusahaan yang nanti akan mendapatkan manfaatnya juga dari pelebaran ini,” tuturnya.
Meskipun pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, Arlan optimistis para pelaku industri akan menyambut baik rencana ini. Sebab, perluasan akses jalan akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi logistik mereka yang selama ini kerap terhambat kemacetan parah.
“Mudah-mudahan nanti lebih dari 50 persen merupakan sumbangsih lahan milik aset perusahaan sehingga tidak perlu dibiayai APBD,” tambahnya.
Ia mengaku, proyek penanganan jalan ini ditargetkan sepanjang kurang lebih 10 kilometer, membentang dari Simpang Seruni sampai perbatasan Bojonegara.
Berdasarkan dokumen perencanaan, proyeksi jangka panjang jalan ini dirancang memiliki Right of Way (ROW) selebar 25 meter yang mencakup trotoar, bahu jalan, dan saluran drainase, dengan potensi hingga enam lajur kendaraan.
Namun, untuk tahap awal pelaksanaan oleh Kementerian PU, pengerjaan akan menyesuaikan dengan lahan yang tersedia terlebih dahulu. Jalan yang semula hanya selebar 7 meter bakal diperlebar menjadi 11 meter dengan tambahan bahu jalan yang dicor, sehingga langsung dapat dinikmati oleh pengguna kendaraan, termasuk roda dua.
Arlan memastikan bahwa Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran untuk konstruksi fisik. Menariknya, pihak kementerian tidak perlu menunggu pembebasan lahan rampung total sepanjang 10 kilometer untuk memulai pembangunan.
“Kementerian menunggu lahan, tapi sudah didiskusikan tidak perlu menunggu lahan 10 kilometer selesai semua. Ketika lahan satu kilometer selesai, mereka bisa langsung membangun untuk percepatan,” terangnya.
Proyek pelebaran jalan Bojonegara-Pulo Ampel-Merak ini diproyeksikan menjadi solusi ampuh dalam mengurai kemacetan kronis di jalur industri. Selain menguntungkan sektor bisnis, jalur ini juga memegang peranan vital sebagai rute alternatif kendaraan berat dan arus mudik menuju Pelabuhan Merak saat momentum hari raya. (*)
