TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemkot Tangerang bakal bergerak melakukan pengawasan pasar terutama pasar tradisional akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) oleh pemerintah pusat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono mengatakan, Pemkot Tangerang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) fokus memperkuat sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan daya beli masyarakat, khususnya stabilitas harga pangan dan efisiensi transportasi.
Ia menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan di wilayah Kota Tangetang akan tetap terjaga di tengah fluktuasi harga BBM nonsubsidi tersebut.
“Tentu kenaikan harga BMM jenis pertamax ini merupakan kebijakan pusat dari kementerian terkait dan Pertamina. Dari sisi daerah, fokus kami di TPID adalah mengendalikan poin-poin lain yang langsung bersinggungan dengan masyarakat,” kata Ruta saa ditemui di Masjid Al Azhom,Jumat, 12 Juni 2026.
“Kita harus mempertahankan harga, terutama bahan pokok kita memastikan di pasar-pasar tradisional ketersediaan barang komoditas, kelancaran distribusi, dan stabilitas harganya juga,” sambungnya.
Dia menyebut, guna mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan momentum kenaikan BBM jenis Pertamax tersebut, untuk menaikkan harga pangan secara sepihak, Pemkot Tangerang mengintensifkan pengawasan di lapangan. Dinas Ketahanan Pangan (DKP) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagkopUKM) terus bergerak menjalankan program unggulan Wali Kota, yaitu Program Gampang Sembako.
“Kami menerima laporan perkembangan harga setiap hari. Tim Indag (Perdagangan) bersama jajaran TNI dan Polres juga bersinergi melakukan pengawasan ketat di lapangan guna mengantisipasi adanya lonjakan harga bahan pokok yang tidak wajar akibat dampak psikologis kenaikan BBM,” ujarnya.
Sedangkan dari sisi sektor transportasi yang menjadi salah satu perhatian utama, lanjut Ruta, Pemkot Tangerang menilai paling sensitif terhadap isu BBM. Namun, ia menegaskan, masyarakat Kota Tangerang tidak perlu khawatir terkait akomodasi harian. Layanan transportasi massal milik Pemkot Tangerang, seperti Bus Tangerang Ayo (Tayo) dan angkutan pengumpan Si Benteng, dipastikan tidak mengalami kenaikan tarif,
untuk masyarakat umum tarifnya tetap Rp2.000,-. Sedangkan untuk pelajar gratis. Angkutan umum ini bagi pelajar merupakan bagian dari Program Gampang Sekolah.
“Kami pastikan tidak ada perubahan. Kebijakan ini konsisten dijalankan demi meringankan beban operasional harian warga,” tegasnya.
Disinggung terkait penyesuaian anggaran operasional internal, penggunaan mobil dinas, Ruta menyampaikan, bahwa saat ini belum ada perubahan anggaran bahan bakar bagi internal Pemkot Tangerang. Namun, langkah efisiensi dan optimalisasi penggunaan aset tetap diperketat.
“Karena kebijakan kenaikan BBM ini masih baru, anggaran bahan bakar dinas di kami sejauh ini belum berubah. Kami meminta seluruh aparatur untuk menggunakan kendaraan dinas secara efektif dan efisien. Dengan sumber daya yang sama, kinerja tidak boleh turun, bahkan harus lebih meningkat,” ujar Ruta.
Kendati demikian, Pemkot Tangerang membuka peluang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pos anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk menekan kegiatan yang bersifat seremonial, menjelang penyusunan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
“Semua kegiatan di OPD akan kita evaluasi menjelang tahapan ABT nanti. Kami akan melihat mana program yang berjalan baik dan mana yang kurang. Hasil evaluasi tersebut, termasuk dampak dari kenaikan BBM ini terhadap kinerja daerah, akan kita eksekusi dan lakukan koreksi di anggaran perubahan nanti,” pungkasnya.(*)
