SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat, Selasa 5 Mei 2026.
Aksi tersebut dilakukan menuntut evaluasi total terhadap birokrasi kampus yang dinilai disfungsional, sekaligus bentuk respon atas tuntutan mahasiswa yang tidak diindahkan.
Dalam aksi mahasiswa membawa enam tuntutan, yaitu:
1. Mendesak Wakil Rektor III turun dari jabatan
2. Membubarkan KPU-M dan BAWASLU-M bentukan birokrasi yang cacat hukum
3. Mengembalikan supremasi UUKBM sebagai dasar hukum tertinggi organisasi mahasiswa
4. Menolak UKT mahal dan mendesak evaluasi total kebijakan biaya pendidikan
5. Mendesak kampus membentuk sistem perlindungan korban kekerasan seksual yang konkret dan berpihak
6. Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan di UIN SMH Banten.
Koordinator Lapangan, Abdullah Iqohar, demonstrasi tersebut berangkat dari keresahan mahasiswa terhadap kondisi birokrasi kampus yang dinilai tidak adil. Tuntutan yang disuarakan, merupakan bentuk upaya mahasiswa dalam mengawal jalannya demokrasi di lingkungan kampus.
“Tuntutan ini berangkat dari keresahan mahasiswa untuk terus mengawal demokrasi kampus,” katanya, Rabu 6 Mei 2026.
Sebelumnya, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pihak kampus, namun tidak diindahkan, sehingga mahasiswa turun aksi dan akan terus melanjutkan demonstrasi hingga tuntutan ditindaklanjuti.
“Kami sudah kirim surat resmi, tapi tidak diindahkan. Jika demokrasi kampus terus diinjak, kami akan tetap di jalan sampai tuntutan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Kritik tajam juga datang dari massa aksi lainnya, Andre. Ia menyoroti gaya kepemimpinan birokrasi, khususnya Wakil Rektor III, yang dianggap menabrak aturan. Salah satu preseden buruk yang disorot adalah pemberhentian tanpa surat resmi serta pembentukan KPU dan Bawaslu yang tidak memenuhi syarat.
“Aturannya jelas, tapi pelaksananya abai. Dari pembentukan KPU dan Bawaslu yang cacat hukum hingga kebijakan serampangan lewat WhatsApp. Ini bukan lagi soal administrasi, ini soal martabat institusi,” ujar Andre.
Ia berharap, pihak kampus khususnya Wakil Rektor III, lebih peduli dan responsif terhadap persoalan kampus. Demonstrasi merupakan bentuk kritik dan kepedulian mahasiswa, bukan upaya merusak kampus, sehingga diperlukan adanya keterbukaan dan penyelesaian konkret agar konflik tidak berulang.
“Mahasiswa bukan ingin merusak kampus, tapi ini bentuk kritik dan kepedulian. Harapannya, Wakil Rektor III, bisa lebih peduli dengan permasalahan di kampus dan memberikan penyelesaian yang jelas, agar persoalan seperti ini tidak terus terjadi,” paparnya. (*)
