TANGERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Tangerang, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, Azka Nur Fauzi, menyampaikan, pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini bertujuan agar proses pendaftaran yang dilakukan masyarakat tidak terhambat oleh kendala teknis yang kerap terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Azka menyoroti kapasitas server aplikasi pendaftaran yang harus mumpuni. Menurutnya, lonjakan pendaftar dalam waktu bersamaan seringkali menjadi penyebab sistem menjadi lambat, bahkan tidak bisa diakses (down).
“Penerimaan SPMB nanti yang perlu diperhatikan adalah server aplikasinya atau websitenya, Bandwidth-nya harus besar, supaya jika terjadi penumpukan pendaftar tidak down, hang, atau server bermasalah,” ujar Azka saat ditemui, Selasa, 21 April 2026.
Ia menuturkan, kesiapan teknologi adalah kunci utama agar masyarakat dapat menikmati proses pendaftaran yang lancar tanpa kendala teknis yang berulang setiap tahunnya.
Selain urusan teknis, Azka menegaskan, pelaksanaan SPMB harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan, untuk menjamin sistem yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
“Kita mendorong penerimaan SPMB harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dinas Pendidikan harus melakukan sosialisasi secara utuh dan masif terkait petunjuk teknis (juknis) serta mekanisme pendaftaran,” tegasnya.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, kata Azka, kerap kali memicu kesalahpahaman di lapangan, meskipun tahap Pra-SPMB telah dilakukan. Oleh karena itu, ia meminta penyampaian informasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar tidak menimbulkan polemik.
Azka menyatakan, Komisi II DPRD Kota Tangerang berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam mengawal setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
“Kami akan memperketat pengawasan guna mengantisipasi potensi kecurangan dalam pelaksanaan, seperti ‘titipan’ maupun manipulasi data. Integritas dalam proses penerimaan peserta didik harus dijaga secara konsisten,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya SPMB. Komisi II menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi maupun laporan jika ditemukan kejanggalan di lapangan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melapor. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti bersama Dinas Pendidikan demi menjaga kredibilitas pendidikan di Kota Tangerang,” pungkasnya.(*)
Reporter : Abdul Aziz
