TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Sebanyak 63 ribu siswa diperkirakan akan melanjutkan ke jenjang SMP pada tahun ajaran 2026, sementara daya tampung sekolah negeri hanya sekitar 22 ribu kursi. Kesenjangan sekitar 41 ribu siswa ini dinilai sebagai kondisi serius yang berpotensi memicu krisis daya tampung pendidikan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) , Memed Chumaidi, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara jumlah lulusan dengan kapasitas sekolah negeri.
“Ya, angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan daya tampung yang cukup serius. Dengan selisih sekitar 41 ribu siswa, jelas SMP Negeri tidak mampu menampung seluruh lulusan SD. Jika tidak ada intervensi kebijakan, kondisi ini dapat disebut sebagai krisis daya tampung,” ujar Memed, Rabu 15 April 2026.
Menurutnya, krisis tersebut sebenarnya dapat diredam apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan peran sekolah swasta, terutama melalui program pendidikan gratis yang saat ini tengah digagas Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Memed menjelaskan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan keterbatasan daya tampung SMP Negeri. Di antaranya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, terutama di kawasan perumahan baru, serta pembangunan sekolah negeri yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lulusan SD setiap tahun.
Selain itu, keterbatasan lahan dan alokasi anggaran juga menjadi kendala dalam pembangunan sekolah baru. Ditambah lagi, preferensi masyarakat yang masih lebih memilih sekolah negeri karena dianggap lebih terjangkau membuat tekanan terhadap SMP Negeri semakin tinggi.
“Penambahan ruang kelas dan pembangunan sekolah negeri memang berjalan, tetapi tidak secepat pertumbuhan jumlah siswa. Karena itu, kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta menjadi langkah korektif yang cukup strategis,” jelasnya.
Ia menilai peran sekolah swasta dalam kondisi ini sangat krusial. Bahkan, hampir seluruh kekurangan daya tampung harus diserap oleh sekolah swasta agar seluruh lulusan SD tetap mendapatkan akses pendidikan.
“Tanpa sekolah swasta, pemerintah daerah tidak akan mampu menjamin seluruh lulusan SD mendapatkan akses pendidikan. Sekolah swasta harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar alternatif,” katanya.
Lebih lanjut, Memed juga menilai program sekolah gratis yang menggandeng sekolah swasta merupakan solusi realistis dan cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Kebijakan ini dinilai mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa sekolah swasta selalu mahal.
“Program pendidikan gratis ini dapat menjadi solusi cepat, sekaligus membantu pemerataan akses pendidikan dan mengurangi tekanan pada SMP Negeri,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan, tanpa intervensi kebijakan, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan pendidikan antarwilayah. Wilayah yang dekat dengan SMP Negeri akan lebih diuntungkan, sementara daerah padat penduduk dengan keterbatasan sekolah negeri berpotensi mengalami kesulitan akses pendidikan.
Tak hanya itu, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, terutama bagi keluarga kurang mampu. Namun, menurutnya, program sekolah gratis bisa menjadi instrumen penting untuk mencegah hal tersebut.
Untuk solusi jangka panjang, Memed merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti pembangunan SMP Negeri baru di wilayah padat penduduk, penambahan ruang kelas secara bertahap, memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta, hingga pengembangan subsidi pendidikan berkelanjutan.
“Jika pembangunan fisik dikombinasikan dengan program pendidikan gratis, Kabupaten Tangerang sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengatasi krisis daya tampung sekaligus mempercepat pemerataan akses pendidikan,” katanya. (*)
Reporter: Dani mukarom
