SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Guna mendongkrak penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun, UPT Samsat Serang Kota bersama petugas gabungan menggelar operasi penertiban dan sosialisasi patuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Kamis 12 November 2026.
Langkah ini diambil mengingat masa efektif penagihan pajak tahun ini hanya tersisa dua bulan hingga Desember mendatang.
Plt Kepala UPT Samsat Serang Kota, Ratu Ema Mahfudloh, mengatakan petugas menyasar seluruh jenis kendaraan yang melintas, namun memprioritaskan kendaraan roda empat. Bagi pengendara yang kedapatan menunggak pajak, petugas langsung melakukan penindakan atau penarikan untuk segera menyelesaikan kewajibannya.
“Kalau ada kendaraan yang menunggak, kami harapkan bisa langsung membayar pajaknya,” katanya.
Dalam operasi itu, ia mengaku berhasil menjaring 97 unit kendaraan yang menunggak. Sementara itu, bagi pemilik kendaraan yang masa pajaknya masih berlaku dan belum jatuh tempo, petugas memberikan sosialisasi mengenai sejumlah program insentif yang sedang berjalan.
“Kami sosialisasi juga terkait dengan program bebas denda dan potongan pajak, termasuk undian bagi WP yang membayar pajak sebelum jatuh tempo,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, masyarakat yang membayar pajak lebih awal sebelum jatuh tempo berkesempatan mendapatkan diskon sebesar 5 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan berupa diskon hingga 40 persen bagi perusahaan yang melakukan proses mutasi kendaraan.
Terkait jumlah kendaraan yang menunggak pajak di wilayah Kota Serang, Ema menyebutkan angkanya masih tergolong cukup banyak diperkirakan mencapai ribuan unit dengan potensi nilai tunggakan berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Meski demikian, angka pasti terkait total tunggakan maupun realisasi pendapatan hingga hari kemarin masih harus merujuk pada data resmi yang tercatat di dalam sistem.
Melalui razia yang dibarengi edukasi ini, masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan sisa waktu dan program keringanan yang ada agar terhindar dari denda maupun penindakan di jalan raya. (*)
