TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Wacana pemerintah pusat untuk menerapkan skema prasmanan dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mendapat sambutan positif dari DPRD Kota Tangerang. Namun, penerapan skema baru tersebut dinilai harus dibarengi dengan jaminan keamanan pangan yang ketat serta kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tidak membebani pihak sekolah.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo menilai, perubahan pola penyajian dari sistem wadah tertutup, yaitu menggunakan ompreng ke model prasmanan merupakan bentuk respons positif pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat.
Menurut politisi dari Fraksi PKS ini, penyajian secara prasmanan berpotensi membuat makanan lebih segar karena langsung dihidangkan.
Meski demikian, Arief menegaskan, substansi paling mendasar dari tata kelola MBG, baik menggunakan ompreng maupun prasmanan, tetap terletak pada aspek keamanan pangan (food safety), terutama berkaca dari sejumlah kasus keracunan yang sempat menjadi sorotan publik.
“Sebelum kita bicara masalah kandungan gizi, rasa, dan seterusnya, yang paling mendasar adalah aspek keamanan pangan. Itu perlu kita pastikan tetap terjaga, termasuk dengan skema prasmanan,” ujar Arief saat ditemui, Kamis, 12 November 2026.
Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, Arief mengingatkan agar beban operasional tidak dialihkan kepada pihak sekolah. Ia menegaskan, bahwa tanggung jawab penuh pengelolaan dan penyediaan makanan tetap berada di tangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia jasa.
“Sekolah itu sifatnya adalah support system atau pendukung saja, dalam arti memfasilitasi. Tanggung jawabnya tidak bisa dialihkan ke sekolah. SPPG harus tetap bertanggung jawab penuh memastikan program ini berjalan baik dan memenuhi standar keamanan pangan,” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak sekolah bahwa skema prasmanan akan menyita lebih banyak waktu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Arief menilai hal tersebut harus dijawab melalui penyusunan SOP yang jelas dan proporsional. Dengan adanya SOP yang rinci, pembagian tugas antara SPPG dan tenaga pendidik dapat terukur sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Lebih jauh, ia melihat durasi waktu yang terserap dalam proses prasmanan bukanlah sebuah kerugian bagi jam pelajaran, melainkan bagian dari proses pendidikan itu sendiri, terutama bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar (SD).
“Selama waktu yang dikonsumsi untuk pelaksanaan MBG model prasmanan itu memiliki muatan pendidikan, saya kira tidak ada ruginya. Di usia pendidikan dasar inilah masa yang tepat untuk menanamkan etika, adab, dan karakter,” jelasnya.
Ia mencontohkan, mekanisme prasmanan melatih siswa untuk bersabar saat mengantre, bertanggung jawab mengambil porsi secukupnya agar tidak mubazir, hingga membiasakan diri merapikan dan membersihkan peralatan makan setelah selesai.
Selain pembentukan karakter, Arief juga mendorong agar momen makan bersama tersebut diisi dengan literasi gizi oleh pihak sekolah. Siswa perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya mengonsumsi sayur dan protein, serta pengenalan jenis-jenis makanan sehat.
“Sangat disayangkan jika MBG hanya sekadar membagikan makanan tanpa ada muatan literasi pola hidup sehat dan pendidikan karakter. Kalau nilai-nilai edukasi ini hadir di dalamnya, dampaknya akan sangat panjang bagi anak-anak kita,” pungkasnya.(*)
