SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang, menargetkan tahun ini bisa menyelesaikan pembangunan dan perbaikan 2.278 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Penyelesaian tersebut dilakukan melalui berbagai sumber anggaran yang tersedia, mulai dari APBD Kabupaten Serang, bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, hingga bantuan dari pemerintah pusat.
Kepala DPRKP Kabupaten Serang Okeu Oktaviana mengatakan, tahun dari APBD murni Kabupaten Serang dianggarkan 318 unit untuk rutilahu, ditambah empat unit di perubahan.
“Ditambah lagi dari BSPS 4 unit, jadi total 326 unit dari APBD,” katanya, Selasa 3 November 2026.
Selain APBD, kata Okeu, Kabupaten Serang juga mendapat bantuan dari Kementerian sebanyak 1.933 unit. Sehingga total estimasi capaian tahun 2026 mencapai 2.259 unit.
“Sehingga total keseluruhan estimasi capaian di tahun 2026 kita bisa mencapai 2.278 unit terbangun apabila dari kementerian, Baznas dan provinsi berjalan dengan baik,” ujarnya.
Okeu mengatakan, untuk progres tahap satu RTLH sudah ada yang selesai dan ada yang masih 50 persen, untuk tahap dua masih dalam tahap SK penetapan dan sudah di meja Bupati Serang untuk ditandatangani.
“Yang tahap satu sekarang ada yang sudah selesai, ada yang masih 50 persen, untuk tahap dua nya masih tahap SK penetapan, SK nya sedang dibuat dan sudah di meja Ibu Bupati untuk tanda tangan,” ucapnya.
Dikatakan Okeu, tidak ada penerima yang batal dibangun tahun ini. Berkaca dari pengalaman 2025 yang dilaksanakan satu tahap 200 unit, banyak penerima yang awalnya siap swadaya menjadi tidak siap setelah dana dikirim sehingga harus ditarik kembali ke kas daerah.
“Pada 2025 kita satu tahap kan 200 unit, ternyata di perjalanan yang tadinya siap swadaya menjadi tidak siap, dana sudah kita kirim akhirnya kita cancel dan tarik kembali ke kas daerah. Berkaca dari itu kita buat dua tahap,” tuturnya.
Okeu mengatakan pada tahun ini dibuat dua tahap, tahap satu sebanyak 230 unit. Jika ada yang tidak siap, diganti dengan calon penerima dari tahap dua pada saat perubahan anggaran karena BNBA harus masuk DPA.
“Dari tahap satu persiapannya ada beberapa yang tadinya siap menjadi tidak siap, yang tidak siap itu penggantinya dari tahap dua. Pada saat perubahan anggaran tahap dua kita ganti,” ucapnya.
Kata Okeu, untuk memastikan anggaran tidak bermasalah di akhir tahun, dana ditarik terlebih dahulu namun diminta bank untuk di-hold, tapi dipastikan tahun ini bisa terserap semua dan terlaksana semua.
“Tahap dua target akhir September selesai, tahap dua pelaksanaan September selesai Desember, dan dana kita tarik dulu tapi kita minta bank untuk nge hold, insyaallah tidak ada yang melewati tahun,” katanya. (*)
