SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – 2026 menjadi tahun krusial dalam pengembangan industri properti termasuk di Provinsi Banten. DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten menyebut terdapat empat tantangan yang harus dihadapi oleh para pengembang yang ada di tanah jawara.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD REI Banten, Roni H Adali, saat memberikan sambutan dalam acara Halal Bihalal bersama para stakeholder dan mitra pengembang di hotel Swiss Bellin, Kota Tangerang Selatan, Selasa 14 April 2026.
Roni mengatakan, empat tantangan pengembang perumahan di Banten tersebut, yakni pertama kebijakan swasembada pangan yang berdampak terhadap alih fungsi lahan.
Pemerintah pusat sedang menggencarkan program swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Di Banten, hal ini berdampak pada pengetatan aturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B.
Hal ini tentunya akan berdampak pada lahan yang sebelumnya masuk dalam zona kuning atau bisa dibangun perumahan kini banyak yang dikunci atau dikembalikan fungsinya menjadi lahan pertanian produktif.
“Dampaknya pengembang kesulitan mencari lahan baru yang legal secara tata ruang,” katanya.
Tantangan kedua, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau yang biasa dikenal BI Checking, menjadi penghalang utama bagi konsumen, terutama peminat rumah subsidi.
Ketatnya verifikasi perbankan terhadap riwayat kredit calon pembeli. Banyak masyarakat kelas menengah-bawah memiliki catatan buruk di SLIK karena tunggakan pinjaman online (pinjol) atau cicilan barang yang tidak lancar.
Namun, terdapat angin segar dari kebijakan terbaru pemerintah terkait SLIK yang akan menghapus catatan kredit kecil di bawah Rp1 juta.
“Tentu saja ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses rumah subsidi,” ujarnya.
Ketiga, stock matrial PLN yang terkendala dan harga melonjak tajam akibat adanya perang di Timur Tengah.
Eskalasi perang di Timur Tengah khususnya ketegangan Iran-Israel pada awal 2026 telah mengganggu jalur distribusi energi dan bahan baku industri petrokimia.
Namun, PLN memberikan respon cepat dan berkomitmen untuk terus mendukung kebutuhan tersebut.
“Alhamdulillah dari pihak PLN langsung memberikan dukungan terkait apa yang menjadi kendala kita bersama,” ungkapnya.
Terakhir, kata Roni terdapat Aparatur Penegak Hukum (APH) yang melakukan sidak terhadap perumahan terkait legalitas perizinan di Kabupaten Pandeglang.
“Terkait APH yang sidak di rumah subsidi di Pandeglang, ini membuat semangat menurun hanya karena belum ada surat izin air tanah, ini yang harus kita hadapi dan kita bantu,” jelasnya.
Maka dari itu, Ketua DPD REI Banten, mengatakan bahwa kegiatan halal bihalal menjadi agenda rutin untuk memperkuat sinergi antar anggota dan stakeholder.
“Momentum ini penting untuk saling memaafkan sekaligus memperkuat komunikasi dengan mitra dan para pengembang, sehingga berbagai persoalan di sektor properti dapat diselesaikan bersama,” paparnya. (*)
Reporter: Syirojul Umam
