CIPUTAT,BANTENEKSPRES.CO.ID – Memanasnya konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) sejak awal 2026 mulai berdampak pada pasokan energi global. Ketegangan yang memicu gangguan distribusi minyak, terutama di kawasan Selat Hormuz, turut memengaruhi kondisi ekonomi, termasuk di tingkat daerah.
Menanggapi situasi tersebut, Pemkot Tangsel mulai mengantisipasi berbagai langkah efisiensi, salah satunya dengan rencana penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kebijakan ini masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, kondisi global saat ini turut memengaruhi kebijakan di daerah, khususnya terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Tahun 2025–2026 ini kita menghadapi situasi yang dipengaruhi oleh faktor global. Harga minyak dan BBM cenderung naik karena konflik Iran, Israel, dan Amerika. Ini tentu berpengaruh kepada kita,” ujarnya kepada wartawan seusai memimpin apel dan halal bihalal di Balai Kota, Senin, 30 Maret 2026.
Benyamin menambahkan, pemerintah pusat saat ini tengah mewacanakan pengurangan hari kerja ASN sebagai bagian dari langkah efisiensi energi. Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka aktivitas kerja di kantor akan dikurangi, namun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
“Nanti kalau sudah ada juknis dan juklaknya, mungkin kita akan mengurangi hari kerja secara fisik di kantor. Tapi pelayanan publik tetap berjalan 24 jam dalam tujuh hari dengan dukungan teknologi komunikasi,” tambahnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menekan konsumsi bahan bakar, tetapi juga efisiensi penggunaan listrik dan air di lingkungan perkantoran.
“Pengurangan hari kerja ini diarahkan untuk efisiensi BBM, listrik, air, dan lain-lain,” jelasnya.
Sambil menunggu kebijakan resmi, Benyamin menginstruksikan seluruh ASN untuk mulai menerapkan langkah-langkah penghematan energi sejak sekarang. Ia meminta agar penggunaan listrik di kantor lebih diperhatikan, termasuk memastikan seluruh peralatan dimatikan saat tidak digunakan.
“Saya minta ASN terakhir yang keluar kantor memastikan listrik dan perangkat lainnya dimatikan. Jangan sampai AC masih menyala saat kantor kosong,” tegasnya.
Benyamin juga mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk serius dalam menerapkan kebijakan efisiensi ini. Pasalnya, kondisi keuangan daerah juga berpotensi terdampak akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa menganggap enteng, karena kita juga mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah dari dana perimbangan, setelah sebelumnya kita sudah mengalami pengurangan sekitar Rp520 miliar,” tutupnya. (*)
Reporter : Tri Budi
