KRONJO,BANTENEKSPRES.CO.ID – Puluhan ibu rumah tangga bersama anak yatim mendatangi Mapolsek Kronjo untuk mempertanyakan kejelasan dana santunan yang kini terhenti.
Masalah ini mencuat pasca adanya penangkapan pengelola kawasan wisata Pulau Cangkir oleh pihak kepolisian, yang berdampak langsung pada aliran dana sosial bagi anak yatim.
Salah satu warga yang hadir, Bu Linda mengungkapkan biasanya para anak yatim di wilayah tersebut menerima santunan rutin sebanyak dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Muharram dan Bulan Suci Ramadan.
“Biasanya itu penghasilan dari Pak Kades dan Pengelola Pulau Cangkir buat anak yatim setahun dua kali. Karena pihak pengelola Pulau Cangkir ada yang ditangkap Polsek, santunan itu jadi nggak tahu dananya ke mana. Imbasnya ke anak yatim,” ujar Linda di depan Unit Intelkam Polsek Kronjo, Rabu, 25 Maret 2026.
Menurut Linda, pengelolaan dana tersebut sebelumnya berada di bawah kendali Karang Taruna dan pihak desa setempat. Namun, pasca penindakan hukum oleh pihak kepolisian, status pengelolaan dana tersebut menjadi simpang siur.
Keresahan warga bukan tanpa alasan. Linda membeberkan perbedaan mencolok nominal santunan yang diterima sebelum dan sesudah adanya kemelut pengelolaan ini.
Setiap anak yatim biasanya menerima sekitar Rp1.250.000 pada Bulan Muharram dan Ramadan. Bulan Ramadan ini nominal merosot drastis hingga di bawah Rp100.000.
“Kemarin kecil, enggak sampai ratusan (ribu) justru, karena ya dananya enggak ada,” tambahnya dengan nada kecewa.
Kedatangan warga ke Polsek Kronjo bertujuan untuk meminta kepastian agar sistem penyaluran santunan dikembalikan seperti semula.
Warga berharap pihak kepolisian dan otoritas terkait memberikan transparansi mengenai siapa yang kini mengelola pendapatan dari Pulau Cangkir agar hak anak yatim tidak dikorbankan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Kronjo belum memberikan pernyataan resmi terkait status dana pengelolaan wisata Pulau Cangkir yang dipersoalkan oleh warga tersebut. (*)
