Curhat Paripurna HUT Kota Tangerang, DPRD: Kami Masih Numpang di Pemda

Curhat Paripurna HUT Kota Tangerang, DPRD: Kami Masih Numpang di Pemda
Gedung DPRD Kota Tangerang di Puspemkot Tangerang. Foto Bantenekspres.co.id

TANGERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Interupsi mewarnai jalannya Sidang Paripurna HUT Kota Tangerang ke-33 yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, Sabtu, 28 Februari 2026.

Momen itu terjadi saat pimpinan sidang hendak menutup rapat paripurna peringatan hari jadi Kota Tangerang tersebut.

Bacaan Lainnya

Interupsi disampaikan oleh Tasril Jamal dari DAPIL IV, Komisi I bidang Pemerintahan, Fraksi PKB. Tasril menyampaikan pandangannya terkait kondisi DPRD yang disebutnya masih menempati fasilitas milik pemerintah daerah kepada Gubernur Banten dan Walikota.

Tasril Jamal
Tasril Jamal, dari fraksi PKB saat Intrupsi di Paripurna

“DPRD lain itu punya kantornya sendiri, seperti Kota Serang. Kami tidak memiliki kantor, kami menumpang di kantor Pemda. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran dari Pak Gubernur dan Pak Wali Kota,” curhatnya.

Ia juga menyinggung kondisi lalu lintas di wilayah Cipondoh yang dinilainya sangat padat, terutama pada jalur dari Ciledug menuju Cipondoh. Menurutnya, kemacetan di ruas tersebut sudah tergolong luar biasa dan membutuhkan perhatian serius.

Ia berharap kehadiran gubernur dalam momentum tersebut dapat menjadi titik awal adanya solusi konkret bagi Kota Tangerang, termasuk menghadirkan kado berupa kebijakan atau langkah nyata untuk mengurai persoalan kemacetan di kawasan itu.

“Jalan di Cipondoh sangat crowded, Pak Gubernur, dari Ciledug ke Cipondoh ini macetnya luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran Pak Gubernur hari ini bisa memberikan kado untuk Tangerang,” tambahnya.

Di sisi lain, Andra Soni disaat ditanyai perihal jalan dan banjir menjawab bahwa saat pertama kali datang ke Puri Kencana pada 1993, wilayah tersebut masih didominasi area tampungan air di sisi kiri dan kanan jalan.

Namun, beberapa tahun kemudian kawasan itu berkembang menjadi permukiman dan bangunan. Ia menilai kebutuhan lahan tempat tinggal yang terus meningkat membuat sejumlah daerah resapan air beralih fungsi, dan kondisi tersebut kini menjadi bagian dari persoalan yang harus dihadapi bersama.

” Saya tahun 1993 masuk ke Puri Kencana. Dulu kiri-kanannya daerah tampung air, beberapa tahun kemudian berubah jadi bangunan. Kita sadar kebutuhan lahan membuat banyak kawasan resapan air dibangun, dan itu sudah terjadi,” ujarnya. (*)

Pos terkait