CIPUTAT, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyampaikan respons resmi terkait tuntutan warga sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang serta aksi penutupan akses menuju lokasi tersebut.
Pemkot menegaskan memahami sepenuhnya keresahan warga dan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Pemkot memandang aksi penutupan akses dan tuntutan warga sebagai bentuk kritik konstruktif yang keras namun diperlukan sebagai “alarm” percepatan perbaikan manajemen persampahan di Kota Tangerang Selatan.
Saat ini, Pemkot Tangsel menyatakan sedang melakukan sejumlah pekerjaan yang berkorelasi langsung dengan tuntutan warga. Proses perbaikan tersebut masih berjalan dan ditujukan untuk kepentingan bersama.
Dalam menanggapi enam poin tuntutan yang berkembang di masyarakat, Pemkot Tangsel mengambil pendekatan solutif dengan memisahkan isu ke dalam dua konteks utama, yakni komitmen penyelesaian dampak lingkungan (tuntutan poin 2 hingga 6) serta urgensi operasional layanan publik (tuntutan poin 1).
Komitmen Penanganan Dampak Lingkungan
Pemkot Tangsel mengakui bahwa lima dari enam tuntutan warga merupakan hak dasar masyarakat atas lingkungan yang layak dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjutinya melalui langkah konkret.
Pertama, terkait normalisasi saluran air dan anak kali, Pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menurunkan alat berat berupa amphibious excavator untuk mengeruk sedimentasi dan sampah yang menyumbat Kali Cirompang serta saluran drainase warga. Langkah ini ditargetkan dapat mengembalikan fungsi hidrologis sungai agar tidak memicu banjir saat musim hujan.
Kedua, dalam penataan tumpukan sampah di zona rawan, Pemkot akan melakukan re-profiling atau pembentukan ulang gunungan sampah serta pembuatan terasering guna menjaga stabilitas lereng dan memastikan jarak aman antara tumpukan sampah dengan permukiman warga.
Ketiga, Pemkot menjamin ketersediaan alat berat yang memadai dan siaga khusus di titik-titik kritis yang berbatasan langsung dengan rumah warga, tidak hanya untuk operasional rutin bongkar muat sampah.
Keempat, untuk penanganan bau dan air lindi, Pemkot akan meningkatkan frekuensi penyemprotan eco-enzyme dan cairan pengurai bau organik di zona aktif TPA sebagai langkah jangka pendek.
Kelima, terkait jaminan kesehatan dan kompensasi, Dinas Kesehatan Tangsel akan mendirikan posko kesehatan keliling secara rutin atau memberikan layanan prioritas di puskesmas terdekat bagi warga terdampak, khususnya penderita ISPA dan penyakit kulit. Selain itu, Pemkot berkomitmen mempercepat pencairan Dana Kompensasi Dampak Negatif (KCD) sesuai regulasi yang berlaku secara transparan.
Urgensi Pembukaan Kembali Akses TPA
Terkait tuntutan penutupan TPA Cipeucang, Pemkot Tangsel memohon kebijaksanaan warga untuk mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Pemerintah menegaskan bahwa akses masuk ke TPA mutlak diperlukan untuk merealisasikan perbaikan lingkungan, termasuk masuknya alat berat untuk normalisasi kali, penataan terasering sampah, serta pembangunan fasilitas pengolahan.
Selain itu, penutupan akses TPA telah memicu dampak domino berupa penumpukan sampah di jalan protokol, pasar, dan permukiman di tujuh kecamatan se-Kota Tangerang Selatan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan krisis kesehatan baru bagi sekitar 1,4 juta penduduk.
Dengan menunjukkan komitmen penanganan tuntutan poin 2 hingga 6, Pemkot Tangsel berharap warga dapat mengakomodasi pembukaan kembali akses TPA Cipeucang. Pemerintah menegaskan langkah ini bukan berarti mengabaikan tuntutan penutupan, melainkan memberi ruang bagi pembenahan menyeluruh tanpa melumpuhkan pelayanan publik.
Pemkot Tangsel menegaskan tidak berdiri berseberangan dengan warga dan menerima kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan. Pemerintah mengaku memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat sekitar TPA Cipeucang dan berkomitmen menyelesaikan persoalan dampak lingkungan secara bertahap. (*)
