TELUKNAGA,BANTENEKSPRES.CO.ID – Maraknya kasus keracunan pada Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang di terima oleh siswa, orangtua siswa khawatir akan keselamatan anaknya saat mengkonsumsi MBG yang diterima. Apalagi, adanya pernyataan bahwa saat keracunan orangtua yang bertanggungjawab terhadap anaknya.
Ketakutan tersebut, membuat orangtua siswa khawatir terhadap anaknya. Seakan, penyelanggara MBG tidak mau bertanggungjawab jika ada anak siswa yang keracunan usai mengkonfirmasi makanan dari MBG yang mereka dapat.
Muhamad Nobel salah satu orangtua siswa dari SDN Teluknaga I mengutarakan, bahwa dirinya tidak sepakat jika orangtua bertanggungjawab jika anaknya keracunan MBG, harusnya penyelanggara MBG yang bertanggungjawab bukan di limpahkan ke orangtua. Jangan lepas tangan, apalagi menyalahkan sekolah untuk juga bertanggungjawab.
“Sampai saat ini, anak saya belum dapat MBG. Tetapi, melihat banyaknya kasus keracunan yang terjadi saya khawatir. Apalagi, ada informasi jika keracunan anaknya menjadi tanggungjawab orangtua bukan tanggungjawab penyelanggara. Artinya, penyelanggara ingin lepas tangan dan tidak mau di salahkan. Ini program pemerintah pusat, dan penyelanggara MBG di tunjuk untuk menyiapkan dan harusnya bertanggungjawab jangan hanya mencari keuntungan saja,”ujarnya kepada Bantenekspres.co.id, Kamis 25 September 2025.
Nobel menambahkan, bahwa pihaknya juga meminta kepada penyelanggara MBG harus terbuka dan di pastikan kredibilitasnya jelas, misalnya jika tidak ingin di salahkan mereka harus bisa terbuka jika orangtua ingin mengecek dan melihat langsung tempat produksinya. Alesannya, supaya orangtua merasa an saat MBG di sajikan kepada siswa.
“Harusnya, penyelanggara bisa terbuka, kita saja orangtua tidak tahu dimana dapur produksinya. Kita hanya tahu bahwa anak kita dapat MBG, dan keracunan MBG maka pihak penyelanggara tidak mau bertanggungjawab dan orangtua yang bertanggungjawab. Bagaimana dengan orangtua yang tidak mampu, kan tidak mungkin di diamkan anaknya,”paparnya.
Ia menjelaskan, bahwa dirinya juga mendapatkan kabar bahwa pihak sekolah juga di bebankan oleh penyelanggara jika ada alat makan yang hilang dan rusak maka sekolah harus mengganti dan bertanggungjawab atas kehilangan alat makan. Padahal, sekolah hanya memfasilitasi saja bukan bertanggungjawab jika ada alat makan yang rusak dan hilang.
“Saya juga kasihan jika sekolah harus bertanggungjawab jika ada alat makan yang rusak dan hilang, ini sebenarnya program MBG seperti apa sampai sekolah juga harus bertanggungjawab jika alat makan rusak dan hilang. Dan saya rasa, program MBG harus di evaluasi oleh pemerintah pusat agar semua pihak tidak di rugikan,”tutupnya. (*)
Reporter: Randy Yastiawan
