SERANG — Polemik peralihan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang hingga Selengkapnya
Polemik peralihan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang hingga kini masih belum menemukan titik terang. Proses yang berjalan alot dan berlarut-larut itu menjadi sorotan serius dari DPRD Kota Serang, yang menilai ketidakjelasan tersebut dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kota Serang.
Meski belum ada kepastian terkait pemindahan aset Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, namun, proses penyerahan aset lainnya tetap berjalan. Dalam waktu dekat, dua kantor dinas milik Pemkab Serang direncanakan akan diserahkan secara resmi kepada Pemkot Serang.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, sedang berupaya melakukan percepatan sertifikasi pada 1.164 aset tanah Pemkab Serang yang belum tersertifikasi.
Pj Wali Kota Tangerang, Dr Nurdin menerima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Elektronik dari Kantor Pertanahan kepada Pemkot Tangerang
Pemkot Tangerang menerima 127 Sertipikat Aset dan 23 Sertipikat Hak Pakai Elektronik BMD dari Kantor Pertanahan kota Tangerang.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang diminta untuk segera mengosongkan kantornya yang berada di Jalan Yusuf Martadilaga (Yumaga), Gang Penerangan, Kelurahan Cipare, Kota Serang. Perintah mendadak untuk pindah itu, dilayangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Banten.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mencatat, hingga saat ini masih terdapat 333 dari 1.085 bidang aset belum bersertifikat milik Pemprov Banten. Aset tersebut ditargetkan akan tersertifikasi 100 persen pada 2025 mendatang.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
