RANGKASBITUNG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Sebanyak 60 dapur Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak, Lingga Segara mengatakan, menut data yang masuk pada awal bulan Juni 2026, jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di Lebak sebanyak 190 unit dapur. Dari jumlah tersebut yang sudah mengangantongi SLHS baru sekitar 130 SPPG.
“Sisanya sekitar 60 SPPG belum memiliki SLHS, namun mereka tetap beroperasi,” kata Lingga Segara, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa 9 Juni 2026.
Menurut Lingga, SLHS bisa dikeluarkan setelah DPMPTSP menerima surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Lebak. Sehingga, Lingga menilai SLHS yang dikeluarkan DPMPTSP setelah ada rekom dari Dinas Kesehatan ternyata belum menjadi tolok ukur operasional SPPG atau dapur Program MBG di Lebak ini.
Pasalnya, sejumlah SPPG yang belum mengantongi SLHS masih tetap beroperasi.
“Walaupun DPMPTSP yang berwenang menerbitkan SLHS, namun keputusan terkait boleh atau tidaknya sebuah SPPG beroperasi sepenuhnya berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.
Endang, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengaku, Dinas Kesehatan hanya melakukan pengawasan sanitasi dan keamanan pangan secara berkala. Sementara layak atau tidaknya beroperasi menjadi kewenangan mutlak BGN.
“Kami mengeluarkan Rekomendasi SLHS setelah tim kami melakukan uji kelayakan baik dari pangan, sanitasi, hingga lingkungan dapur, setelah itu kita terbitkan rekomendasi SLHS jika semuanya sudah memenuhi syarat,” papar Endang.
Sementara itu, Asep Koordinator Wilayah BGN Lebak belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait alasan SPPG yang belum memiliki SLHS masih tetap beroperasi melayani penerima manfaat di Kabupaten Lebak.(*)
