TANGERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID — Kebijakan pemerintah pusat yang berencana menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April mendatang menuai penolakan dari sejumlah pihak sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang. Penolakan tersebut muncul karena dinilai dapat menghambat pembentukan karakter siswa serta menurunkan kualitas pembelajaran.
Sejumlah tenaga pendidik menilai penerapan PJJ tidak relevan dilakukan dalam kondisi saat ini yang dinilai sudah normal dan tidak dalam situasi darurat seperti masa pandemi Covid-19.
Kepala SMPN 2 Pagedangan Agus Santosa menilai, kebijakan PJJ tidak efektif jika diterapkan kembali dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pengalaman selama pandemi menjadi bukti bahwa pembelajaran jarak jauh tidak mampu memberikan hasil maksimal bagi siswa.
“Dalam kondisi normal seperti sekarang, tidak ada urgensi untuk menerapkan PJJ. Saat pandemi Covid-19 saja pembelajaran tidak berjalan efektif, banyak siswa yang tidak bisa memahami materi secara maksimal,” ujar Agus saat di hubungi Bantenekspres.co.id, Rabu 25 Maret 2026.
Ia menjelaskan, pembelajaran tatap muka memiliki peran penting tidak hanya dalam penyampaian materi akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta interaksi sosial siswa yang tidak dapat tergantikan melalui sistem daring.
“Pengawasan guru terhadap perkembangan belajar siswa juga menjadi terbatas saat PJJ berlangsung, sehingga proses pendidikan tidak berjalan optimal,” katanya.
Penolakan serupa juga disampaikan oleh orangtua siswa. Muhamad Nobel, salah satu orangtua siswa SDN Teluknaga I, mengaku keberatan apabila kebijakan PJJ kembali diterapkan.
Ia menilai sekolah memiliki fungsi utama sebagai tempat pembentukan karakter anak yang tidak dapat dilakukan secara maksimal melalui pembelajaran jarak jauh.
“Percuma ada sekolah sebagai tempat pendidikan dan pembentukan karakter kalau akhirnya belajar dari rumah. Anak-anak jadi kurang disiplin dan sulit dikontrol belajarnya,” paparnya.
Selain persoalan karakter, Nobel juga menyoroti beban tambahan yang harus ditanggung orangtua, terutama terkait kebutuhan kuota internet selama pelaksanaan PJJ.
“Tidak semua orangtua memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk terus menyediakan akses internet bagi anak-anak mereka. Saya berharap pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan melihat kondisi di lapangan serta dampak yang pernah terjadi sebelumnya. Pembelajaran tatap muka tetap menjadi metode paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa secara menyeluruh,” ungkapnya.
Hingga saat ini, pihak sekolah di Kabupaten Tangerang masih menunggu kejelasan serta evaluasi lanjutan dari pemerintah terkait rencana penerapan kebijakan PJJ tersebut. Karena, belum dapat info dan pemberitahuan secara resmi terkait teknis PJJ yang dimaksud. (*)
