Kemiskinan Di Kabupaten Serang Turun, BPS Sebut Dua Indikator Perlu Diwaspadai

Ketua BPS Kabupaten Serang Tutty Amalia Foto : Agunggumelar/Bantenekspres.co.id

 

SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang kini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, atas hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang pada Desember 2025.

Bacaan Lainnya

Ada dua indikator yang perlu diwaspadai yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, bukan hanya sekedar jumlah penduduk miskinnya.

Karena jika indikatornya meningkat kemungkinan ada indikasi ketimpangan distribusi pendapatan yang membuat penduduk miskin semakin tertekan.

“Ini yang perlu diwaspadai pemerintah, kalau telah naik dua tingkatan ini bisa jadi distribusi pendapatan tidak merata, jangan sampai mereka yang miskin semakin terpuruk. Meskipun kini turun, kedepannya perlu ada kewaspadaan agar tidak naik lagi,” kata Kepala BPS Kabupaten Serang Tutty Amalia saat diwawancarai wartawan beberapa hari lalu, Rabu 4 Maret 2026.

Tutty mengatakan, hasil survei pasar 2025 lalu untuk tingkat kemiskinan 4,48 persen turun 0,03 persen dari 2024 lalu, jumlah penduduk miskinnya kini 68 ribu berkurang 350 orang pertahunnya.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang dalam enam tahun terakhir angkanya selalu naik turun, yang berada dalam kisaran empat hingga lima persen.

“Masih naik dan turun, kalau se Banten untuk Kabupaten Serang tiga besar terendah ya, namun dinamika naik turun angka kemiskinan ini menurut kami masih wajar ya,” ujarnya.

Dikatakan Tutty, pihaknya menggunakan indikator P1 dan P2 untuk mengukur kedalaman tingkatan kemiskinan, agar mengetahui angka pasti terkait besarannya apakah menurun atau naik.

Adapun cara mengukurnya yaitu, dengan melihat pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan non makanan yang dikonsumsi di bawah 2.100 kilo kalori per kapita perbulan.

“Kita masih pakai itu, jadi dia yang ada di bawah garis kemiskinan kita hitung dulu, dari survei kita survei sosial, ekonomi nasional, dan ketemulah konversi garis kemiskinan makanan dan dihitung menjadi garis kemiskinan. Kalau dia konsumsi pengeluaran per kapita per bulan ada di bawah garis kemiskinan termasuk orang miskin, dan kalau di atas berarti dia tidak miskin,” ucapnya. (*)

 

Pos terkait