TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Tangerang memperketat pengawasan dana CSR yang telah diterima oleh Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di setiap desa dan kelurahan sebesar Rp100 juta.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah menuturkan setiap KDKMP yang telah menerima modal awal sebesar Rp100 juta harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Pengawasan, kata dia, tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait, tetapi juga melibatkan pihak Inspektorat.
Pihaknya juga rutin menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) bagi pengurus koperasi untuk meningkatkan kemampuan manajerial. Langkah ini diklaim sebagai salah satu yang paling intensif dilakukan di Indonesia demi memastikan program KDKMP selaras dengan instruksi pemerintah Pusat.
Anna juga mengatakan bahwa Bupati Tangerang sangat serius mengawal program ini karena dianggap sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh masyarakat desa.
“Yang penting beroperasional terlebih dahulu, meskipun gerai sementaranya kecil, agar masyarakat bisa melihat wujud koperasinya dan tertarik menjadi anggota. Ini soal perputaran ekonomi di tingkat bawah,” katanya, Rabu 18 Februari 2026.
Sejauh ini, sudah 80 persen koperasi di Kabupaten Tangerang sudah mulai beroperasi. Namun, sisanya masih terdapat beberapa kendala pada tingkat desa serta masalah di internal kepengurusan.
Beberapa pengelola KDKMP mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, dan gas Elpiji. Hal ini diduga karena tingginya permintaan pasar dan dominasi suplier besar.
“Kendala utama saat ini adalah stok gas, minyak, dan beras. Itu yang terus kami koordinasikan dengan ID Food dan Bulog” ujar Anna.
Selain stok barang, penyediaan lahan untuk gerai koperasi juga menjadi isu krusial. Saat ini, pembangunan fisik gerai yang dibangunkan oleh PT. Agrinas Pangan Indonesia yang bekerja sama dengan pihak TNI baru mencapai 11 unit dari target 274 desa. Banyak pengurus koperasi yang merasa keberatan dengan tingginya biaya sewa ruko.
“Kami mendorong kepala desa untuk lebih proaktif menyediakan fasilitas di area kantor desa agar operasional tetap berjalan,” ucapnya. (*)
Reporter: Dani Mukarom
